KNews.id – Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terlibat dalam pengelolaan sektor energi nasional. Koperasi diharapkan dapat mengambil peran dalam rantai pasok energi, mulai dari pengelolaan minyak bumi hingga pengembangan energi terbarukan.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan bahwa keterlibatan koperasi diperlukan untuk memperluas akses energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Terlebih, masih terdapat ketimpangan akses energi di sejumlah wilayah, terutama desa dan daerah terpencil.
Selama proses pembentukan KDKMP, Kemenkop menemukan masih ada desa yang belum menikmati jaringan listrik. Selain itu, belasan ribu daerah masih memiliki keterbatasan akses internet. Fasilitas pengisian bahan bakar solar bagi nelayan di wilayah pesisir juga belum tersedia secara merata.
“Hal ini tentunya perlu dipikirkan oleh kita semua termasuk oleh ASPEBINDO (Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia) dalam forum ini, bagaimana caranya kita bisa punya satu metodologi yang sama menghitung tingkat elektrifikasi kita, penyediaan akses-akses internet ke desa-desa dan lain sebagainya,” kata Ferry di Jakarta, Jumat (30/10).
Koperasi Didorong Kelola Minyak dan Sumber Daya Mineral
Menurut Ferry, koperasi juga memiliki peluang untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala persoalan teknis perizinan dan kapasitas tata kelola.
Padahal, regulasi telah membuka ruang bagi koperasi untuk mengelola sektor mineral dan batu bara. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan kapasitas koperasi agar dapat berperan sejajar dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta.
“Secara filosofis dan ideologis, koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional, termasuk dalam pengelolaan energi dan mineral,” ujarnya.
Salah satu langkah yang didorong Kemenkop adalah mengonsolidasikan pengelola sumur minyak rakyat dan sumur minyak yang tidak beroperasi (idle well) ke dalam koperasi resmi. Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat legalitas dan transparansi pengelolaan minyak rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selain minyak bumi, Kemenkop juga mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan melalui kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Salah satunya dengan mengumpulkan minyak goreng bekas atau used cooking oil melalui KDKMP untuk diolah menjadi bahan bakar penerbangan ramah lingkungan (sustainable aviation fuel/SAF).
“Kemarin saya baru saja meresmikan koperasi yang mengelola minyak jelantah di Purwokerto dan ternyata itu bisa dikelola oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk dikumpulkan lalu diserahkan ke Pertamina menjadi avtur,” tutur Ferry.
Gandeng Pertamina Kembangkan PLTS
Kemenkop juga menggandeng PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) untuk mengembangkan proyek percontohan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mikro berkapasitas di bawah 1 megawatt (MW). Program ini menjadi bagian dari agenda pemerintah membangun kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt (GW).
Salah satu proyek tersebut telah diresmikan di Desa Sembur Laut, Pulau Galang, Kepulauan Riau. PLTS berkapasitas 1 MW itu memasok listrik untuk fasilitas penyimpanan ikan (cold storage), pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Untuk memperluas pengembangan proyek tersebut, Kemenkop mengajak Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) berkolaborasi. Kerja sama juga diharapkan mencakup penyusunan metodologi penghitungan tingkat elektrifikasi dan harmonisasi regulasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
“Kami siap untuk membuat model piloting di beberapa tempat yang bisa bekerja sama dengan Aspebindo semua untuk meningkatkan pengembangan energi di Indonesia. Saya rasa program pembangunan PLTS dengan kapasitas 1 MW ke bawah ini bisa kita kerja samakan dengan Aspebindo,” ucap Ferry.
Ketua Umum Aspebindo Anggawira mengatakan, pihaknya siap mengawal kebijakan pemerintah di sektor energi melalui edukasi dan advokasi. Aspebindo juga akan membantu membuka akses pasar dan kemitraan, baik di dalam maupun luar negeri, serta memperkuat rantai pasok nasional.
“Saat ini ada program KDKMP hingga MBG (Makan Bergizi Gratis), ini adalah memperkuat rantai pasok sehingga perlu kita akselerasi,” katanya.
