KNews.id – Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 6% dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu menyinggung pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sekaligus pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak mempermasalahkan apabila ambang batas parlemen naik sampai 8%.
Isu politik-hukum Beritasatu.com lainnya, mengenai Komisi II DPR menyebut wacana penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2027–2032 akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengatakan, wacana tersebut akan dibahas seiring dengan pembentukan panitia seleksi (pansel) calon anggota KPU.Selain itu, Lembaga Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) menyorot ketimpangan prioritas alokasi anggaran negara dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Belanja pertahanan melonjak tajam, sedangkan anggaran perlindungan sosial menyusut. Persoalan komunikasi publik juga meningkat.
Kemudian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan sebanyak 243 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain tersangka perorangan, Polri juga menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kasus karhutla.
1. Usul Ambang Batas Parlemen 6 Persen, PDIP Singgung Tantangan Jokowi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 6% dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyinggung pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sekaligus pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak mempermasalahkan apabila ambang batas parlemen naik sampai 8%.
Menurut Deddy, usulan ambang batas parlemen sebesar 6% masih memungkinkan tercapai jika merujuk pada pernyataan Jokowi tersebut. “Usulan ambang batas 6% itu masih jauh dari tantangan Jokowi dan PSI yang bahkan berani sampai 7-8%. Jadi kalau 6% sih mungkin saja tercapai,” katanya Deddy saat dihubungi, Jumat (23/10/2026).
2. Komisi II DPR Bahas Wacana Tambah Anggota KPU dalam Revisi UU Pemilu
Komisi II DPR menyebut wacana penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2027–2032 akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengatakan, wacana tersebut akan dibahas seiring dengan proses pembentukan panitia seleksi (pansel) calon anggota KPU.
“Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memang dalam proses pembahasan revisi, tetapi kemungkinannya karena akan mengganti, itulah yang kemudian kenapa pansel belum terbentuk,” katanya kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).
3. 2 Tahun Prabowo: Belanja Pertahanan Naik, Perlindungan Sosial Tergerus
Lembaga Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) menyorot ketimpangan prioritas alokasi anggaran negara dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Belanja pertahanan melonjak tajam, sedangkan anggaran perlindungan sosial menyusut. Persoalan komunikasi publik juga meningkat.
Dalam evaluasi yang mencakup empat bidang, yakni politik media, ekonomi politik, gender, serta politik, hukum, dan keamanan, LAB 45 menilai kebijakan pemerintah menunjukkan kecenderungan pemusatan anggaran dan kewenangan melalui program-program unggulan. Sementara itu, dukungan terhadap pemerintah daerah, layanan bagi korban kekerasan, dan kapasitas komunikasi publik dinilai belum mendapat perhatian yang seimbang.
Kepala LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan persoalan utama bukan terletak pada niat pemerintah, melainkan desain kebijakan yang cenderung memusatkan sumber daya pada program berskala besar, sementara fungsi perlindungan masyarakat justru melemah.
4. Klaim Program Pemerintah di Jalur yang Benar, Prabowo: Jangan Minder!
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbagai program strategis nasional.
Menurutnya, berbagai kebijakan strategis, mulai dari swasembada pangan, penguatan Danantara, hingga penerapan ekspor satu pintu, merupakan langkah penting untuk menjaga kepentingan dan masa depan bangsa.
“Begitu banyak keberhasilan kita. Jadi saya minta, jangan kita minder lagi. Kita, we are on the right track,” kata Prabowo dalam tayangan sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang dikutip Jumat (23/10/2026).
5. Polri Tetapkan 243 Orang dan 13 Korporasi Tersangka Karhutla
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan sebanyak 243 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain tersangka perorangan, Polri juga menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kasus karhutla.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Kapolri melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 286 laporan polisi (LP), dengan luas area terbakar mencapai 5.856 hektare (ha) dan 243 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Suyudi menjelaskan, terkait dengan perorangan, ada 13 polda yang melakukan penegakan hukum dengan 286 laporan polisi. Sementara itu, luas lahan yang terbakar mencapai 5.856 hektare, dengan jumlah tersangka 243. Ia menambahkan, kasus yang dalam penyelidikan mencapai 32, penghentian penyelidikan sembilan, penyidikan berlanjut sekitar 189, dan penyelesaian 56 perkara. “Ini untuk kasus perorangan,” ungkap Suyudi dikutip pada Jumat (23/10/2026).
(RD/BS)
