KNews.id – Jakarta – Bencana datang silih berganti, dari karhutla, banjir, hingga longsor. Di tengah kebutuhan penanganan yang serba cepat, negara menyiapkan Dana Siap Pakai untuk memastikan evakuasi, logistik, dan kebutuhan korban bencana dapat segera terpenuhi.
Namun, dana darurat ini kini justru diusik dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai dalam pengadaan barang dan jasa.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Dicky Anandya menyebut korupsi dana penanggulangan bencana merupakan tindakan Biadab. Menurutnya praktik culas tersebut tidak hanya menghambat proses penanggulangan bencana, tapi juga menambah penderitaan korban yang menjadi korban bencana.
“Tidak hanya pemerintah, saya yakin seluruh masyarakat Indonesia pasti sepakat bahwa korupsi yang terjadi dalam konteks penanggulangan bencana itu adalah korupsi paling biadab,” ujar Dicky, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dicky mengapresiasi kinerja KPK yang telah berhasil membongkar korupsi di lingkungan BNPB. Menurutnya, ke depan aspek pencegahan dan penindakan semakin diperkuat seiring dengan semakin baiknya proses penangkapan para pelaku korupsi.
Ia juga menyinggung praktik korupsi Dana Siap Pakai untuk penanggulangan bencana di BNPB. Menurutnya, mekanisme pengadaan barang dan jasa harus baik melalui penunjukan langsung maupun tender harus terbebas dari konflik kepentingan.
“Yang harus diperhatikan yaitu setiap pelaksanaan pengadaan itu wajib bebas dari pertentangan kepentingan atau konflik kepentingan apa pun itu metodenya baik itu tender, tender cepat, pengadaan langsung maupun penunjukan langsung,” katanya.
Dalam konteks penunjukan langsung seperti yang terjadi di BNPB, Dicky menekankan, tetap harus ada proses seleksi dan verifikasi. Hal ini penting untuk melihat kualifikasi dan spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan.
“Salah satu verifikasi yang dilakukan itu salah satunya adalah dengan melihat apakah calon penyedia atau perusahaan itu punya afiliasi dengan pejabat di lingkungan yang mengadakan pengadaan itu,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton Panjaitan, pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi terkait anggaran penanggulangan bencana. Ia menjamin proses tersebut berlangsung tanpa mengganggu proses penanganan bencana, termasuk karhutla yang saat ini masih mengkhawatirkan.
“Kami akan melakukan beberapa evaluasi, koreksi, dan penyesuaian tentunya nantinya untuk melaksanakan tata kelola anggaran ini. Tanpa harus mengorbankan kita terhadap masyarakat yang sedang bencana misalnya saat ini,” ucapnya.
Hukuman Mati
Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang, menegaskan, hukuman mati bisa dijatuhkan pada kasus korupsi di BNPB. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mencegah kasus kembali berulang baik di BPNB maupun di instansi lain.
Ia menilai, hukuman mati dalam kasus tersebut tidak sekadar menjadi hukuman, tapi sebagai sinyal. Menurutnya, bukan tidak mungkin hukuman menjadi lebih ringan ketika pelaku berkelakuan baik ketika menjalani proses hukuman.
“Kita mesti kirim sinyal kepada orang supaya berhenti (korupsi) gitu loh. Karena ini nanti perilaku di pusat ini kan dilakukan orang-orang di daerah juga,” sebutnya.
Saut menyebut, prasyarat hukuman mati sudah terpenuhi karena situasi negara sedang darurat bencana. Menurutnya, dampak korupsi dalam konteks bencana jangan hanya dihitung dari jumlah korban terdampak.
“Jangan dihitung mesti seribu orang dulu korban dong. Enggak begitu urusan bencana ini. 2-3 orang aja itu udah itu HAM, hak orang diambil,” katanya.
Sementara itu, Pakar Kebencanaan, Surono, menilai pentingnya pelibatan para ahli bencana dalam penggunaan dana kebencanaan. Dengan demikian, dana yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mencegah praktik menyimpang.
Ia menyebut, penanggulangan bencana di Indonesia masih fokus pada saat terjadi bencana. Padahal, proses sebelum terjadi bencana sangat penting, termasuk dari segi penggunaan anggaran.
“Makanya sebetulnya harus ada ahli bencana itu sehingga apa yang harus ditangani itu jelas apa yang tidak harus ditangani itu jelas,” ucapnya.
Karhutla di Kotawaringin Timur
Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Irawati, mengungkapkan tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saking beratnya pemadaman karhutla di wilayahnya, sudah ada tiga petugas pemadam yang meninggal dunia.
Ia mengatakan, tantangan penanganan karhutla di Kotawaringin Timur mencakup akses, sebaran titik api, kuantitas petugas, dan peralatan. Meski begitu, pihaknya tetap semaksimal mungkin melakukan penanganan.
“Usaha pemadaman dan pencegahan agar titik api tidak bertambah, itu sampai saat ini kami terus melakukan semaksimal mungkin,” jelasnya.
Irawati mengungkapkan, karhutla di Kotawaringin Timur juga semakin meluas tidak hanya menjalar ke kebun warga, tapi juga ke titik yang sulit diakses. Kondisi tersebut membuat petugas kesulitan mengakses titik api.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan bantuan penanganan pemadaman melalui water bombing, dry ice, dan Operasi Modifikasi Cuaca. Bantuan-bantuan tersebut berguna untuk memadamkan api di titik yang sulit diakses melalui satuan tugas (satgas) darat.
“Kami tidak mungkin mengorbankan relawan kami lagi untuk mengejar api yang memang jalannya tidak bisa terlewati,” katanya.
(RD/MTV)
