KNews.id – Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sistem ini nantinya mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut dibuat agar proses pengadaan bahan baku MBG lebih transparan. Pemerintah nantinya dapat mengetahui secara jelas pihak yang menjadi pemasok, harga barang, transaksi, hingga aspek perpajakannya.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagramnya, Sabtu (12/9/2026).
Pada tahap awal, terdapat enam komoditas yang akan masuk dalam sistem tersebut. Keenamnya yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
Sudaryono menargetkan marketplace pengadaan bahan baku MBG mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Selain meningkatkan transparansi transaksi, sistem ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Pemasok Harus Terverifikasi
Dalam sistem tersebut, BGN juga akan menerapkan mekanisme verified seller. Dengan mekanisme ini, pemasok bahan baku MBG tidak dapat berasal dari sembarang pihak.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.
BGN juga tengah menyusun mekanisme agar pengadaan bahan baku MBG sebisa mungkin dilakukan dari wilayah setempat. Dengan demikian, dapur MBG di suatu daerah akan diarahkan untuk membeli komoditas dari wilayahnya sendiri.
Sudaryono memberikan contoh pengadaan telur untuk dapur MBG di Mojokerto. Menurutnya, selama stok tersedia, telur untuk kebutuhan dapur MBG di wilayah tersebut akan diprioritaskan berasal dari Mojokerto.
“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” tuturnya.
Menurut Sudaryono, pola tersebut tidak hanya bertujuan memperketat proses pengadaan bahan baku MBG. Pemerintah juga ingin dampak ekonomi program tersebut dapat terlihat hingga tingkat daerah.
“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” katanya.
Sudaryono menegaskan program MBG sejak awal tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat. Pemerintah juga menginginkan program tersebut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
“Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu),” pungkasnya
