KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, diisukan bakal dicopot dari jabatannya. Isu reshuffle ini muncul setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei mereka soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Menurut survei SMRC, tingkat kepuasan publik merosot hingga 30,1 persen.
Di tengah berembusnya isu Purbaya bakal diganti, lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) ini kerap menjadi sorotan sejak hari pertama menjabat Menkeu. Di hari Purbaya dilantik pada Senin (8/9/2025), dirinya menuai kritik dari banyak pihak saat ditanya mengenai “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Kala itu, Purbaya mengaku belum mempelajari soal “17+8 Tuntutan Rakyat”. Namun, menurutnya, “17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan suara sebagian rakyat kecil yang dinilainya terganggu atas situasi saat ini. “Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita.”
“Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya,” katanya saat di Gedung Kemenkeu, Jakarta, usai dilantik. Lebih lanjut, Purbaya Yudhi yakin tuntutan-tuntutan rakyat soal perekonomian akan hilang dengan sendirinya jika ia berhasil menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai setidaknya enam persen.
Ia meyakini, alih-alih berdemo, rakyat akan sibuk mencari kerja dan menikmati makanan enak.
“Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis,” ujar Purbaya Yudhi sambil tersenyum.
“Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo,” imbuh dia.
Dua Kali Minta Maaf
Keesokan harinya, Selasa (9/9/2025), menyampaikan dua permintaan maaf buntut pernyataannya. Permintaan maaf pertama disampaikan Purbaya setelah acara serah terima jabatan (sertijab) dengan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Purbaya mengaku ia tak pernah menjadi sorotan publik selama menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Namun, begitu menjabat sebagai Menkeu, Purbaya kaget sebab apa yang ia katakan menjadi perhatian. Karena itu, ia pun meminta maaf atas pernyataannya mengenai “17+8 Tuntutan Rakyat” yang viral.
“Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di Keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini,” kata Purbaya usai sertijab, Selasa.
“Jadi kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” imbuhnya.
Sebagai pejabat baru, lanjut Purbaya, ia mengaku kaget saat mengetahui reaksi publik dan pemberitaan media atas dirinya. Sebab, Purbaya mengaku selama ini kerap berbicara tanpa berpikir panjang layaknya koboy.
“Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau (saya ngomong), katanya Ibu Sri Mulyani kayak koboy,” tutur dia.
Permintaan maaf kedua disampaikan Purbaya setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan bersama Prabowo. Dalam kesempatan itu, ia juga mengklarifikasi pernyataannya mengenai “17+8 Tuntutan Rakyat”. Purbaya menegaskan pernyataannya adalah menyoroti kondisi masyarakat yag tengah kesulitan akibat tekanan ekonomi.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” jelasnya.
Purbaya pun menuturkan, apabila situasi ekonomi tanah air bisa segera dipulihkan sehingga tercipta banyak lapangan kerja, hal itulah yang akan menjawab tuntutan rakyat.
“Jadi kuncinya di situ, berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang nanti kita kejar ke depan.”
“Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” urai Purbaya.
Desakan Purbaya Diganti
Buntut merosotnya tingkat kepuasan publik kepada pemerintah menurut survei SMRC, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai seluruh pejabat di bidang ekonomi layak diganti, termasuk Purbaya.
“Beberapa menteri bidang ekonomi yang layak di reshuffle Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko Pangan, Zulkifli Hasan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa; dan Menteri Perdagangan, Budi Santoso,” kata Jamiluddin pekan lalu.
Tak hanya Jamiluddin, ekonom senior Ferry Latuhihin turut mendesak Purbaya segera diganti. Sebab, menurutnya, Purbaya lah yang menyebabkan situasi perekonomian di Indonesia semakin memburuk.
“Untuk kondisi ekonomi kita yang tidak memuaskan, menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan kita.”
“Sebab apa? Sebab ini tidak terlepas dari kebijakan fiskalnya,” ujarnya, Senin (27/7/2026), di kanal YouTube miliknya.
Desakan ini kembali disampaikan Ferry pada Selasa (4/8/2026). Ia menilai Purbaya sama sekali tidak paham soal ekonomi.
Menurut Ferry, ketidakpahaman Purbaya itu ditunjukkan oleh munculnya kebijakan-kebijakan aneh Purbaya, misalnya pemindahan saldo anggaran lebih (SAL) ke bank-bank Himbara.
“Kenapa? Pada saat bank-bank kelebihan likuiditas dengan undisbursed load atau kredit nganggur Rp2.735 triliun, tiba-tiba dia mengambil SAL dari BI (Bank Indonesia) Rp275 triliun untuk dituangkan ke dalam Himbara.”
“Maksudnya adalah katanya untuk menurunkan suku bunga. Ini pun dia tidak paham,” tutur Ferry.
Pada kesempatan berbeda, Ferry mengaku mendengar informasi sosok Purbaya bakal digantikan ekonom senior, Raden Pardede.
“Raden Pardede yang tepat. Dan kabarnya memang (Purbaya) akan segera digantikan oleh RP,” kata Ferry, Rabu (5/8/2026).
Kendati demikian, Istana belum buka suara mengenai isu Raden Pardede menggantikan Purbaya.
