KNews.id – Jakarta – Wacana perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencuat ke publik setelah tingkat kepuasan terhadap kinerjanya dalam sembilan bulan terakhir dilaporkan merosot sebesar 30,1 persen.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebut kemerosotan ini dipicu oleh rendahnya kinerja jajaran menteri di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Jamiluddin menjelaskan bahwa kemerosotan kepuasan publik berkaitan erat dengan realitas sulit yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Menariknya, besarnya penurunan itu berkaitan dengan kepuasan yang rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Hal ini berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo,” kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, evaluasi terhadap para pembantu presiden di ketiga sektor tersebut saat ini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda.
“Temuan itu menunjukkan, publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut,” lanjutnya.
Terkait sektor ekonomi, kata Jamiludin, lonjakan kebutuhan pokok dan lambatnya pergerakan pendapatan menjadi sorotan utama yang sangat membebani masyarakat.
“Di bidang ekonomi misalnya, publik merasakan harga-harga yang terus merangkak naik. Sementara penghasilan publik cenderung stagnasi, bahkan nilanya terus merosot,” ujarnya.
Ia menjelaskan kesulitan ekonomi ini semakin diperparah oleh iklim industri yang lesu dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi penyebab ketidakpuasan publik. Hal ini ditambah banyaknya PHK sehingga tingkat pengangguran bertambah tinggi,” tutur Jamiluddin.
Dari sisi perpolitikan nasional, ia menuturkan bahwa terjadi kekecewaan atas merosotnya kualitas demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil di Indonesia.
“Di bidang politik, khususnya demokrasi di Indonesia, menunjukkan adanya kemunduran, yang ditandai masih menguatnya pengaruh oligarki, lemahnya fungsi pengawasan parlemen, serta penurunan kebebasan sipil. Hal ini membuat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo semakin tinggi,” paparnya.
Sementara itu, aparat penegak hukum dinilai masih jauh dari harapan karena belum mampu memberikan rasa keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dalam penegakan hukum, publik juga menilai masih tebang pilih. Hukum dikesankan masih tajam kepada si miskin dan tumpul kepada pejabat dan si kaya,” ungkap Jamiluddin.
Melihat tingginya akumulasi kekecewaan tersebut, ia menilai perombakan kabinet menjadi langkah mendesak bagi Presiden.
“Jadi, hasil survei SMRC itu tampaknya mencerminkan apa yang dirasakan publik. Karena itu, sudah saatnya Prabowo mereshuffle kabinetnya, terutama menteri yang menangani bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” pungkasnya.
Sebagai informasi, survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto merosot tajam menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Berdasarkan hasil survei terbaru itu, angka ini anjlok sekitar 30 poin dari 81,2% pada November 2025 lalu. Penurunan kepuasan publik itu gegara pesimisme terhadap kinerja ekonomi pemerintah.
