KNews.id – Jakarta – Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 25 Juli 2026 menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah serta dinamika politik dalam beberapa bulan terakhir.
Pemerintah menegaskan keputusan tersebut murni didasari alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan surat pengunduran diri yang diterima Presiden Prabowo Subianto pada 26 Juli 2026 tidak memuat unsur intervensi maupun tekanan politik.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI pada Mei 2026, sejumlah anggota dewan sempat mengkritik Perry Warjiyo dan mendesaknya mundur menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Untuk menjaga kesinambungan kebijakan moneter, Rapat Dewan Gubernur BI menunjuk Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia hingga gubernur definitif ditetapkan.
Menanggapi proses pencarian pengganti Perry Warjiyo, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai sosok Gubernur BI yang baru harus memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengelola berbagai tantangan ekonomi.
“Figur Gubernur Bank Indonesia yang baru harus memiliki rekam jejak yang teruji dalam lima hal, yaitu pengelolaan inflasi, pengelolaan nilai tukar, operasi pasar keuangan, penanganan krisis, dan komunikasi kebijakan,” kata Josua, mengutip tayangan YouTube Kompas TV, Senin (27/7/2026).
Menurut Josua, pengetahuan akademis memang penting, namun hal tersebut tidak cukup tanpa pengalaman mengambil keputusan strategis dalam situasi krisis.
“Pengetahuan akademis diperlukan, tetapi tidak cukup. Calon gubernur juga harus pernah mengambil keputusan nyata ketika terjadi arus modal asing keluar secara masif, rupiah melemah, dan pasar berada di bawah tekanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sosok Gubernur BI harus memiliki pengalaman dalam merumuskan kebijakan moneter yang telah teruji sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, Josua mengatakan Gubernur BI harus memahami dampak setiap kebijakan bank sentral terhadap suku bunga kredit, likuiditas perbankan, pasar surat berharga negara, hingga pembiayaan sektor riil.
Menurutnya, kebutuhan akan figur yang memiliki kapasitas tersebut semakin mendesak mengingat kondisi pasar keuangan yang masih bergerak dinamis.
Josua juga mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto tidak menjadikan faktor kedekatan sebagai dasar utama dalam menentukan Gubernur BI berikutnya.
“Presiden seharusnya tidak memilih semata-mata berdasarkan kedekatan, senioritas, maupun kemampuan berkomunikasi di ruang publik. Figur yang dibutuhkan adalah seseorang yang berintegritas, memahami pasar, dipercaya oleh pasar, mampu berkoordinasi dengan pemerintah tetapi tidak berada di bawah pemerintah, serta berani mengambil keputusan yang tidak populer apabila stabilitas rupiah dan inflasi terancam,” tegasnya.
Ia juga menilai DPR perlu menguji para calon Gubernur BI melalui simulasi berbagai skenario krisis, bukan hanya mendengarkan penyampaian visi dan misi.
Menurut Josua, uji kelayakan sebaiknya mencakup respons kandidat terhadap kemungkinan pelemahan rupiah, lonjakan harga minyak dunia, arus keluar modal asing, hingga dampak kenaikan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, DPR dapat menilai kesiapan calon dalam menghadapi dinamika ekonomi yang sesungguhnya.
