KNews.id – Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Perhimpunan Pemuda Hindu, Ricky Satriawan, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi berskala besar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Ricky menyoroti hasil penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di 13 lokasi, mulai dari restoran di kawasan Cipete, money changer, sejumlah perkantoran di Jakarta, hingga sebuah rumah mewah di Sentul City, Kabupaten Bogor, yang diduga terkait dengan pihak yang tengah diselidiki.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan dan uang tunai dengan total nilai sekitar Rp476 miliar. Uang tersebut terdiri atas 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai sebesar Rp100 juta.
Menurut Ricky, besarnya nilai barang bukti yang disita menjadi gambaran besarnya dugaan kejahatan yang sedang diusut aparat penegak hukum.
“Barang bukti 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar rupiah ini sangat melukai hati rakyat. Ini membuktikan betapa masifnya kejahatan kerah putih yang merampok uang negara,” kata Ricky pada Senin (13/7/2026).
Untuk itu, dia meminta prinsip penegakan hukum tanpa pandang bulu harus dilakukan.
“Oleh karena itu, prinsip hukum tanpa pandang bulu mutlak ditegakkan. Tidak boleh ada satu pun individu atau institusi yang merasa kebal hukum,” ujarnya.
Ricky menilai langkah aparat penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, dalam menelusuri aliran dana ilegal hingga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga terkait pihak berpengaruh merupakan momentum penting bagi penegakan hukum di Indonesia.
“Apa yang dilakukan oleh Polri saat ini harus menjadi langkah nyata dari prinsip equality before the law atau penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kami apresiasi Polri yang tidak ragu menindak siapa pun, bahkan hingga menyasar dan menggeledah kediaman yang diduga milik pejabat tinggi penegak hukum,” kata Ricky Satriawan kepada wartawan, Senin (13/7/2026).
Menurut Ricky, langkah hukum tersebut sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia menyebut proses penyidikan mengarah pada dugaan korupsi dalam pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero), sekaligus upaya mengungkap dugaan TPPU yang berkaitan dengan megaskandal PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya.
“Dugaan korupsi pasokan batubara PLN ini berdampak langsung pada masyarakat luas, yang diduga kuat menjadi salah satu penyebab blackout atau pemadaman listrik massal di Sumatra beberapa waktu lalu. Ketika rakyat menderita akibat krisis energi, ada segelintir oknum yang justru mencuci uang hasil kejahatannya dari skandal Asabri dan Jiwasraya. Hukum harus menebas habis praktik kotor ini tanpa kompromi,” ujarnya.
Ricky juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda, untuk ikut mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Menurutnya, dukungan publik diperlukan agar penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi dan TPPU dapat berjalan hingga tuntas.
“DPN Peradah Indonesia akan terus berdiri di garda terdepan mendukung pembersihan republik ini dari para koruptor,” pungkas Ricky.
