KNews.id – Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Kali ini datang dari seorang pakar kebijakan publik, Media Wahyudi Askar. Dalam sebuah podcast Curhat Bang Denny Sumargo, Media, yang selama ini mengkaji implementasi MBG meminta pemerintah menghentikan sementara program tersebut agar dapat dievaluasi secara menyeluruh sebelum kembali dijalankan.
Menurutnya, langkah moratorium bukan berarti menolak program MBG. Sebaliknya, penghentian sementara diperlukan agar pemerintah dapat memperbaiki desain kebijakan yang dinilai bermasalah sejak awal.
“Saya berharap pemerintah merombak total kebijakan ini (MBG),” ujarnya pada Podcast Denny Sumargo. Bukan menghentikan?,” tanya Denny.
Dia menegaskan bahwa moratorium memiliki banyak makna, salah satunya menghentikan pelaksanaan sementara untuk kemudian memulai kembali setelah evaluasi selesai dilakukan.
“Saya clearkan bahwa moratorium itu kan banyak hal maknanya. Bisa dihentikan dulu 3 bulan kemudian restart ulang,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa memperbaiki program berskala nasional sambil tetap menjalankannya. Dia mengibaratkan kondisi tersebut seperti bus yang mengalami kerusakan.
“Bisa enggak sambil jalan? Ini yang saya analogikan dengan bis sekolah. Kalau seandainya bis sekolahnya rusak sambil jalan kan enggak bisa, harus masuk bengkel dulu,” ucapnya.
Pakar tersebut juga menilai persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan higienitas makanan, pengelolaan dapur, maupun proses audit. Dia menyebut akar persoalan justru berada pada tata kelola program.
“Persoalan paling besar mungkin bukan hanya higienitas, pengelolaan dapur, audit dan lain-lain, tapi yang paling besar itu adalah soal siapanya yang punya dapur-dapur ini,” ungkap dia.
Dia kemudian menyoroti pihak-pihak yang mengelola dapur MBG. Menurutnya, selama terdapat konflik kepentingan dalam pengelolaan, persoalan program akan terus berulang.
“Sepanjang yang punya dapur ini adalah partai politik, ormas, TNI, polisi. Sepanjang pengelolanya punya konflik kepentingan ini enggak akan selesai,” tukas dia.
Dia mengaku telah menyampaikan berbagai kajian kepada pemerintah bahkan sebelum MBG dijalankan secara nasional. Kajian tersebut, kata dia, telah memprediksi potensi inefisiensi hingga kebocoran anggaran apabila program dijalankan secara masif dengan sistem yang ada saat ini.
Tak hanya itu, ia menjelaskan bahwa dirinya dan tim telah menghitung jumlah ibu hamil, balita, bahkan keluarga miskin. Tak luput pula daerah 3T yang secara total hanya membutuhkan dana Rp 67 triliun anggaran MBG jika memang benar-benar tepat sasaran. Angka ini bahkan jauh dari angka yang sudah diturunkan yakni Rp 270 triliun, yang semulanya dialokasikan Rp 330 triliun.
“Maka sejak awal kami itu sudah sampaikan, jangan semasif ini SPPG, vendor-vendor besar dan pengelolaan yang sangat tersentralisasi,” ungkap dia.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan dengan memperbaiki struktur kebijakan, bukan sekadar menindak pelaku di lapangan. Bahkan, dia berharap pemerintah berani mengakui apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih cepat.
“Pesan saya sederhana. Kalau seandainya memang kebijakan ini bermasalah, just admit,” tukasnya.
