KNews.id – Jakarta – Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mewanti-wanti untuk tidak melintasi Selat Hormuz tanpa izin. Diingatkan bahwa kapal-kapal yang tidak mematuhi aturan “akan ditindak”.
Masa depan selat tersebut, jalur vital untuk pengiriman gas alam dan minyak dunia yang ditutup oleh Iran selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, merupakan poin penting dalam negosiasi antara Teheran dan Washington.
Teheran mengatakan pihaknya berencana untuk memberlakukan apa yang disebutnya biaya layanan maritim. Sementara Amerika Serikat berpendapat bahwa Selat Hormuz adalah jalur air internasional, dan oleh karena itu tidak boleh dikenakan biaya.
“Satu-satunya jalur resmi untuk melewati Selat Hormuz adalah jalur yang diumumkan oleh Republik Islam Iran,” kata Garda Revolusi Iran, dilansir kantor berita AFP, Kamis (25/6/2026).
Setiap perlintasan tanpa izin “tidak dapat diterima dan sangat berbahaya”, kata Garda Revolusi Iran dalam sebuah pernyataan. IRGC juga mengecam apa yang mereka sebut sebagai rute baru melintasi Selat Hormuz yang diumumkan oleh “otoritas tertentu”, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Selat Hormuz adalah jalur air sempit antara Iran dan negara-negara Teluk yang biasanya dilalui oleh sekitar 20 persen minyak mentah dan gas alam cair dunia. Pada titik tersempitnya, lebarnya hanya sekitar 30 kilometer (18 mil). Satu-satunya rute yang saat ini diizinkan oleh Iran adalah melalui koridor yang mengikuti garis pantai negara tersebut.
Sebelumnya, nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu oleh Teheran dan Washington untuk mengakhiri perang mereka, menetapkan bahwa kapal-kapal komersial dapat melintasi selat tersebut secara gratis selama 60 hari ke depan. Dengan Iran dan AS yang sedang bernegosiasi, belum jelas pengaturan apa yang akan berlaku setelah periode 60 hari tersebut.
Iran dan Oman, yang juga berbatasan dengan selat tersebut, mengumumkan pada hari Selasa lalu, bahwa mereka akan mempelajari tentang “biaya” yang akan dikenakan untuk layanan yang terkait dengan pengelolaan selat tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang mengunjungi negara-negara Teluk pekan ini, menegaskan bahwa Washington tidak akan menerima biaya atau pungutan apa pun.
