KNews.id – Jakarta – Aktivis 98 sekaligus pakar maritim, Yulian Paonganan atau Ongen, mengkritik aksi mahasiswa yang memprotes kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Menurutnya, demonstrasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi gerakan mahasiswa dari membela masyarakat kecil menjadi memperjuangkan kepentingan kelompok yang lebih mampu secara ekonomi.
Ongen menilai publik perlu melihat persoalan kenaikan harga BBM secara objektif. Dia menegaskan bahwa yang mengalami penyesuaian harga adalah Pertamax sebagai BBM non-subsidi, sedangkan Pertalite yang digunakan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan.
Menurut dia, fakta tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum mahasiswa memutuskan turun ke jalan. Ongen mempertanyakan alasan aksi yang berfokus pada penurunan harga Pertamax, sementara perlindungan terhadap pengguna BBM subsidi tetap dipertahankan pemerintah. “Yang naik itu Pertamax, BBM non-subsidi. Yang dipakai rakyat kecil, Pertalite, tidak naik. Kalau mahasiswa demo karena Pertamax naik, lalu yang sedang dibela sebenarnya siapa?” ujar Ongen kepada wartawan, Jumat (12/6).
Dia menilai karakter gerakan mahasiswa saat ini berbeda dengan gerakan pada era 1990-an. Menurutnya, mahasiswa pada masa reformasi turun ke jalan karena persoalan yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat luas, seperti krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.
Ongen mengatakan perjuangan mahasiswa pada masa itu berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Karena itu, ia mempertanyakan relevansi aksi demonstrasi yang berfokus pada kenaikan harga BBM non-subsidi.
“Dulu kami mahasiswa turun ke jalan membela rakyat. Sekarang kok ada mahasiswa yang ingin demo membela BBM yang mayoritas digunakan kalangan mampu? Ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah polemik kenaikan harga Pertamax yang telah disesuaikan menjadi Rp16.250 per liter. Pemerintah menyebut Pertamax merupakan BBM non-subsidi sehingga penetapan harganya mengikuti mekanisme pasar, termasuk pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Di sisi lain, pemerintah memastikan harga Pertalite, Biosolar, dan LPG subsidi 3 kilogram tidak mengalami perubahan. Kebijakan itu disebut sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah dinamika harga energi global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menegaskan bahwa penyesuaian harga hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, sedangkan komoditas energi yang menjadi kebutuhan masyarakat luas tetap dipertahankan. Bagi Ongen, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang seharusnya berpihak kepada kelompok masyarakat paling rentan.
Dia mengingatkan agar energi gerakan mahasiswa tidak terseret pada isu yang dinilainya lebih banyak berdampak kepada pengguna BBM non-subsidi.
“Kalau yang diperjuangkan adalah rakyat kecil, tentu semua akan mendukung. Tapi kalau yang diperjuangkan adalah BBM non-subsidi yang pengguna utamanya kalangan menengah ke atas, publik berhak bertanya, mahasiswa sedang membela siapa?” tegasnya.
