KNews.id – Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) belum mampu menjawab berbagai persoalan yang membelit pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, perubahan yang terjadi hanya pada level kepemimpinan, sementara tata kelola program dinilai belum mengalami perbaikan.
Hal tersebut disampaikan Bhima saat ikut aksi dengan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch di depan Kantor BGN, Jakarta, Rabu (10/6).
“Tidak bisa (memperbaiki). Karena kita melihat pergantian pimpinan MBG ini hanya pergantian pemain, sementara tata kelola Perpres MBG-nya juga tidak diperbaiki. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah dari Makan Bergizi Gratis ini,” katanya.
Bhima juga meragukan klaim efisiensi anggaran yang disebut Kepala BGN Nanik S Deyang, termasuk moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun wacana pemanfaatan kantin sekolah dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurut dia, ukuran efisiensi baru dapat dilihat secara jelas melalui perubahan postur anggaran negara. “Pertanyaannya, sampai sekarang belum ada APBN Perubahan yang secara eksplisit memotong dana MBG,” ujarnya. Ia menambahkan, berbagai skema penghematan yang diwacanakan pemerintah belum cukup untuk meyakinkan publik.
“Belum bisa. Itu harus dibahas dalam APBN Perubahan. Selama tidak ada APBN Perubahan, susah bagi masyarakat untuk percaya bahwa telah terjadi efisiensi dari program MBG tersebut,” pungkas Bhima. Sebab itu, Bhima mengatakan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi hal yang mendesak dilakukan pemerintah. Menurut dia, program tersebut tidak hanya membebani fiskal negara, tetapi juga menimbulkan sejumlah risiko ekonomi.
“Hari ini BBM Pertamax naik 32%. Kenapa? Karena memang pemerintah sudah kehabisan amunisi. Sebagian anggarannya digunakan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Bhima. Bhima menilai MBG menguras anggaran negara dalam jumlah besar. Selain itu, ia juga menyebut program tersebut turut memberikan sentimen negatif terhadap nilai tukar rupiah.
“Dan yang kedua, MBG selain memakan fiskal atau APBN dalam jumlah yang cukup besar, MBG juga menjadi sentimen pelemahan nilai tukar rupiah,” katanya. Ia juga mengingatkan adanya potensi kebocoran dan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Bhima, peringatan mengenai risiko itu telah disampaikan sejak awal program diluncurkan.
“Ketiga, sudah terbukti dan dari awal diingatkan bahwa MBG akan menjadi program yang bocor dan korupsi,” ucapnya. Selain itu, Bhima menyoroti dampak MBG terhadap alokasi anggaran pendidikan. Menurut dia, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak seharusnya tergerus oleh program lain.
“Yang keempat, MBG ini jadi program yang tidak ada urgensinya karena dia menyedot anggaran pendidikan. Padahal anggaran pendidikan ini kan investasi jangka panjang. Jadi kalau MBG memakan anggaran pendidikan secara signifikan, maka kualitas SDM Indonesia juga akan dipertaruhkan,” tegasnya.
Bhima mengingatkan bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap MBG. Jika tidak, program tersebut berpotensi menjadi beban ekonomi yang lebih besar. “Nah, sekarang ini momentum yang krusial. Kalau pemerintah tidak melakukan evaluasi MBG secara menyeluruh, maka ini yang dikhawatirkan: MBG bisa menjadi beban ekonomi dan memicu krisis keuangan yang kita khawatirkan,” pungkasnya.
