KNews.id – Jakarta – Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai PT Pertamina (Persero) tidak memiliki banyak ruang untuk menahan harga Pertamax di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut dia, tekanan biaya yang terus meningkat membuat penyesuaian harga BBM nonsubsidi sulit dihindari.
PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa (9/6/2026) malam WIB, mengumumkan penyesuaian harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter mulai 10 Juni 2026. Harga Pertalite dan Biosolar bersubsidi tetap dipertahankan masing-masing Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
“Jadi keputusan Pertamina tersebut dilakukan karena tidak ada pilihan lain, sementara dengan lahirnya Perpres 26 Tahun 2026, juga antara lain memberi tugas Pertamina dan BLU lain untuk menjaga pasokan energi dengan segala manuver yang diperlukan,” kata Hadi kepada Republika.co.id, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan harga BBM memiliki korelasi langsung dengan pergerakan harga minyak mentah internasional. Konflik geopolitik yang memicu kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir turut meningkatkan beban pengadaan energi di dalam negeri.
Menurut Hadi, Pertamina menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus. Di satu sisi harga minyak mentah naik tajam, di sisi lain pelemahan rupiah membuat biaya impor energi semakin mahal.
“Harga BBM berkorelasi langsung dengan kenaikan crude internasional. Sejak day one Perang, harga naik fluktuatif di sekitaran 30 sampai 50 persen. Pertamina terpapar di dua front sekaligus, kenaikan crude dan kenaikan dolar dimana rupiah terus melemah,” ujarnya.
Hadi turut menyoroti beban yang selama ini ditanggung Pertamina untuk mempertahankan harga Pertamax di bawah tingkat keekonomian. Dengan konsumsi Pertamax yang mencapai sekitar 12 juta kiloliter per tahun, selisih harga yang ditanggung perusahaan disebut mencapai puluhan triliun rupiah.
“Untuk BBM Pertamax selama ini Pertamina sudah menombok rata rata di kisaran 4500 IDR Per liter. Konsumsi Pertamax sekitar 12 Juta KL Per Tahun. Artinya Pertamina harus nombok 54T IDR Per Tahun dalam neraca laba rugi Pertamina,” katanya.
Ia menambahkan belum ada kepastian mengenai apakah selisih harga tersebut akan diganti pemerintah melalui APBN. Kondisi itu membuat Pertamina harus menjaga keseimbangan keuangan perusahaan agar pasokan energi tetap terjamin.
Menurut Hadi, kebutuhan menjaga arus kas menjadi penting karena Pertamina harus memastikan ketersediaan minyak mentah, BBM, dan LPG untuk mendukung ketahanan energi nasional. Di tengah tekanan biaya yang meningkat, kemampuan perusahaan menjaga pasokan dinilai tidak boleh terganggu.
“Sampai saat ini tidak ada arahan yg jelas dari Pemerintah dalam alokasi APBN apakah spread harga tersebut akan di re embursh Pemerintah atau tidak? Sementara Pertamina butuh cash flow untuk menjaga pasokan crude, BBM dan LPG dalam rangka ketahanan energi nasional,” ujar tokoh yang tergabung dalam Dewan Penasehat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) tersebut.
Hadi mengakui kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi perlu diperketat agar penyalurannya tetap tepat sasaran.
“Terkait migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite, bisa saja terjadi. Itulah perlunya kerjasama dengan aparat untuk penegakan hukum agar subsidi tepat sasaran. Sekali lagi Pertamax bukan BBM Subsidi,” ucapnya.
Ia mendorong aparat dan pemangku kepentingan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola BBM subsidi. Penindakan tegas diperlukan terhadap kendaraan yang tidak berhak menggunakan Pertalite agar beban subsidi negara tidak semakin membesar.
“Betul. Perlu sekali pengetatan dan pengawasan atas tata kelola BBM Subsidi sehingga harus tegas untuk menindak pelanggaran bagi mobil mobil yg seharusnya tidak berhak antri di jalur Pertalite,” kata Hadi.
Pertamina Patra Niaga menyatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah evaluasi berkala sesuai formula yang ditetapkan pemerintah serta dikoordinasikan dengan regulator. Perusahaan memastikan pasokan BBM tetap aman dan layanan kepada masyarakat terus berjalan di seluruh jaringan SPBU Pertamina.
Adapun harga Pertalite dan Biosolar bersubsidi tidak mengalami perubahan. Masing-masing tetap dipatok Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
