KNews.id – Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor energi sekaligus meningkatkan efisiensi dan kemandirian energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penggunaan CNG sebenarnya telah mulai diterapkan di berbagai sektor, seperti hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahan baku gas tersebut juga berasal dari dalam negeri.
“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya lebih murah 30–40 persen,” kata Bahlil dikutip dari ANtara, Minggu (3/5/2026).
Meski demikian, Bahlil mengakui pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun pemerintah tetap mendorong inovasi ini sebagai bagian dari strategi efisiensi energi.
CNG sendiri merupakan bahan bakar gas yang dihasilkan dari proses kompresi gas alam, terutama yang mengandung metana (C1) dan etana (C2). Gas tersebut kemudian disimpan dalam tabung bertekanan tinggi sekitar 200–250 bar atau setara 2.900 hingga 3.600 psi.
Tabung CNG dirancang dengan standar keamanan tinggi sehingga mampu menahan tekanan besar dalam proses penyimpanan maupun distribusi, sehingga dinilai aman untuk digunakan.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga sebagian besar kebutuhan masih bergantung pada impor.
Pemerintah Siapkan Jurus Kurangi Impor LPG, DME hingga CNG
Sebelumnya, pemerintah terus mengupayakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu fokus yang kini tengah dibahas adalah mencari alternatif pengganti LPG yang lebih berbasis pada sumber daya dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tingginya konsumsi LPG nasional menjadi tantangan besar. Dari total konsumsi sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sementara sisanya, sekitar 7 juta ton, masih harus dipenuhi melalui impor.
Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu yang belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah kini mengkaji berbagai opsi substitusi. Bahlil menyebut, pihaknya terus melakukan evaluasi mendalam terhadap potensi sumber energi alternatif, bahkan hingga larut malam.
“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” katanya di di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/22026).
Salah satu kendala utama dalam pengembangan industri LPG domestik adalah keterbatasan bahan baku, yakni komponen C3 dan C4 yang produksinya tidak terlalu besar di Indonesia. Karena itu, pemerintah mulai melirik opsi lain yang lebih memungkinkan.
Alternatif pertama yang tengah didorong adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah. Melalui proses hilirisasi, batu bara dapat diolah menjadi DME yang berfungsi sebagai substitusi LPG.
“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dia dilakukan hilirisasi, dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG,” jelas Bahlil.
DME
Selain DME, pemerintah juga sedang mengkaji opsi lain berupa Compressed Natural Gas (CNG). Berbeda dengan LPG, CNG berasal dari gas dengan komponen C1 dan C2 yang ketersediaannya cukup melimpah di dalam negeri.
“Nah, alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penggunaan CNG membutuhkan teknologi kompresi bertekanan tinggi, antara 250 hingga 400 bar, agar dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat.
Meski masih dalam tahap konsolidasi dan kajian, pemerintah menilai CNG memiliki potensi besar sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus mendorong kemandirian energi nasional.
