KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal meresmikan 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tengah ditingkatkan kualitasnya. Peresmian tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2026.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan seluruh RSUD ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah di bidang kesehatan, di mana pemerintah akan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D dan tipe D pratama menjadi tipe C.
Dengan peningkatan tersebut, ke-21 rumah sakit akan memiliki layanan spesialis dasar serta kapasitas layanan yang lebih besar.
“Ke 21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada Mei 2026,” ujar Qodari di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Qodari menyebut, 21 rumah sakit ini rencananya dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar yang mencakup dokter anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik. Selain itu, fasilitas pada ruang operasi, rawat jalan, rawat inap, radiologi, hingga farmasi juga akan dilengkapi.
Qodari melanjutkan peningkatan kualitas ini difokuskan kepada rumah sakit di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah tersebut bisa mengakses layanan poli spesialis secara lebih mudah dan tidak lagi perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan penanganan kasus yang kompleks.
“Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialistik,” ucapnya.
Qodari menambahkan, ke-21 RSUD tersebut merupakan bagian dari total 66 RSUD yang ditargetkan meningkat kelasnya pada periode 2025–2027 dengan rincian 22 RSUD pada 2025, 20 RSUD pada 2026, dan 24 RSUD pada 2027.
Menurut Qodari, program ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi. Dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan 66 RSUD tersebut diperkirakan dapat menyerap sekitar 20.000 hingga 33.000 tenaga kerja, berdasarkan kebutuhan rata-rata 300 hingga 500 tenaga kesehatan dan nonkesehatan per rumah sakit.
Selain itu, pasien dari wilayah DTPK juga dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi besar untuk dirujuk ke rumah sakit di kota.
“Biaya transportasi untuk pasien dari DTPK yang harus dirujuk ke RS besar di kota dapat mencapai Rp2 hingga Rp10 juta per kunjungan, belum termasuk biaya akomodasi dan hilangnya pendapatan selama tidak bisa bekerja. Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan,” ujarnya.
