KNews.id – Jakarta – Lonjakan harga minyak dunia berpotensi memberi tekanan dari berbagai sisi bagi perekonomian Indonesia, mulai dari peningkatan biaya impor energi hingga pelebaran defisit fiskal, di tengah ketergantungan tinggi pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai Indonesia menghadapi dampak yang relatif kompleks karena kenaikan harga minyak tidak hanya memengaruhi sisi energi, tetapi juga merambat ke sektor riil dan pasar keuangan.
Dia menjelaskan guncangan harga minyak global setidaknya masuk ke perekonomian Indonesia melalui empat jalur utama, yakni meningkatnya biaya impor energi, tekanan terhadap subsidi dan kompensasi energi, pelemahan nilai tukar, serta perlambatan aktivitas sektor riil akibat kenaikan ongkos logistik dan produksi.
“Asia sangat rentan karena menjadi tujuan utama energi yang melewati Selat Hormuz. Kawasan ini menanggung guncangan yang lebih besar daripada sekadar melihat harga Brent saja karena harga acuan Timur Tengah juga naik lebih tajam,” ujarnya, dikutip Selasa (7/4/2026)
Menurutnya, bagi Indonesia dampak terbesar dari lonjakan harga minyak cenderung terkonsentrasi pada fiskal energi. Dia menjelaskan, dalam simulasi yang dilakukan Bank Permata, pada skenario harga minyak US$80 per barel dengan kurs Rp17.000 per dolar AS, defisit anggaran 2026 diperkirakan melebar menjadi sekitar Rp761 triliun dari target Rp689,1 triliun.
Simulasi lain juga menunjukkan tekanan terhadap harga keekonomian bahan bakar minyak. Dengan asumsi harga minyak US$80 per barel dan kurs Rp17.000 per dolar AS, harga keekonomian Pertalite diperkirakan sekitar Rp15.100 per liter dan Pertamax sekitar Rp15.300 per liter.
“Selisih antara harga jual saat ini dengan harga keekonomian tersebut dinilai sudah cukup lebar,” jelas Josua.
Josua menilai ketahanan Indonesia dalam menahan harga BBM tidak semata ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi lebih banyak bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah untuk menanggung selisih harga.
Dia memaparkan, sejauh ini pemerintah menyatakan cadangan BBM berada di atas standar minimum nasional, harga BBM subsidi belum disesuaikan, serta telah menyiapkan sumber pasokan energi alternatif dari luar Timur Tengah.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran negara masih dinilai terkendali apabila rata-rata harga minyak hingga akhir tahun berada di sekitar US$100 per barel.
Namun, Josua mengingatkan bahwa asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sendiri dipatok sebesar US$70 per barel. Dia menuturkan, penyesuaian harga BBM domestik berpotensi meningkat signifikan apabila rata-rata harga minyak jenis Brent melampaui US$90 per barel.
“Akan semakin sulit mempertahankannya (harga BBM) bila harga minyak dunia di atas US$100 per barel bertahan berbulan-bulan dan mendorong rata-rata tahunan jauh di atas asumsi APBN,” katanya.
Selain tekanan fiskal, lonjakan harga minyak juga berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli rumah tangga. Pengalaman sebelumnya menunjukkan kenaikan harga energi pada akhirnya merambat ke biaya transportasi, harga pangan, serta ongkos produksi di berbagai sektor ekonomi.
Pada sisi fiskal, beban kompensasi energi berpotensi meningkat signifikan karena mekanisme perhitungannya didasarkan pada selisih antara harga formula dan harga jual eceran yang dikalikan dengan volume penyaluran.
Realisasi subsidi dan kompensasi energi tercatat telah mencapai Rp51,5 triliun hingga akhir Februari 2026. Angka ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP), pelemahan rupiah, serta kenaikan volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik.
Dia menambahkan, tekanan juga dapat muncul dari sisi logistik dan pasokan energi global. Gangguan jalur distribusi energi seperti di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan biaya angkut dan asuransi, sekaligus menekan pasokan bahan baku industri seperti pupuk dan petrokimia.
Pada saat yang sama, sentimen risk off di pasar global dapat memperlebar premi risiko dan meningkatkan biaya dana di pasar keuangan domestik. Hal tersebut akan memberi tekanan tambahan terhadap rupiah.
