KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji sejumlah langkah penghematan energi, termasuk skenario kerja dari rumah (Work from Home/WFH) dan pengurangan hari kerja, jika krisis energi global berdampak pada Indonesia. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Kebijakan itu dipertimbangkan sebagai langkah antisipatif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) apabila situasi global semakin memburuk.Prabowo mengatakan, perkembangan geopolitik di sejumlah kawasan dunia berpotensi memicu kenaikan harga energi yang akhirnya berdampak pada ekonomi domestik.
“Perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini telah mengamankan sejumlah sektor fundamental, terutama ketahanan pangan nasional. Namun, langkah mitigasi tetap perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan tekanan pada sektor energi.
Dalam arahannya, Presiden menilai penghematan konsumsi BBM harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, pemerintah mulai mengkaji sejumlah skenario efisiensi, termasuk penerapan WFH secara luas serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Prabowo menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi mobilitas masyarakat secara signifikan sehingga berdampak langsung pada konsumsi BBM.“Kita harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Kita bersyukur kondisi kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” katanya. Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung langkah yang diambil Pakistan dalam menghadapi ancaman krisis energi.
Negara tersebut menerapkan sejumlah kebijakan penghematan secara ketat, termasuk penerapan kerja dari rumah secara masif.Menurutnya, sekitar 50 persen pegawai pemerintah dan swasta di Pakistan bekerja dari rumah, sementara hari kerja juga dikurangi menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan pemangkasan berbagai pengeluaran negara, mulai dari pengurangan gaji pejabat, pembatasan penggunaan BBM kendaraan dinas, hingga penundaan belanja negara yang dianggap tidak mendesak. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan serupa di Indonesia masih sebatas bahan kajian dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
