KNews.id – Jakarta – Serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran kini memicu keretakan terbuka di blok Barat. Sejumlah pemimpin negara Eropa mulai berani menunjukkan pembangkangannya terhadap Presiden AS Donald Trump.
Inggris dan Spanyol menjadi dua negara yang paling vokal menyuarakan penolakan terhadap aksi militer AS di Iran. Keduanya menyebut serangan tersebut sebagai tindakan ilegal dan tidak bijaksana, sebagaimana dilansir Wall Street Journal, Rabu (4/3/2026).
Kecaman Spanyol
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melontarkan kritik tajam terhadap eskalasi konflik ini. Dia menegaskan bahwa nasib jutaan orang tidak boleh dipertaruhkan dalam konflik militer tersebut.
“Kita tidak bisa bermain Russian roulette dengan nasib jutaan orang. Kekuatan yang terlibat dalam konflik ini harus segera menghentikan permusuhan,” ujar Sanchez pada Rabu.
Sanchez juga menekankan bahwa Spanyol tidak akan tunduk pada tekanan AS hanya karena takut akan sanksi.
“Kami tidak akan menjadi kaki tangan dalam sesuatu yang buruk bagi dunia hanya karena takut akan pembalasan seseorang,” tegasnya.
Hubungan Madrid dan Washington kian memanas setelah Spanyol tak mengizinkan pangkalannya dipakai oleh militer AS untuk melancarkan serangan ke Iran.
Meski Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengeklaim Spanyol telah setuju untuk bekerja sama, juru bicara pemerintah Spanyol Alexandra Gil membantahnya dan menyebutnya palsu.
Inggris jaga jarak
Di London, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengambil jarak dari AS, sekutu terdekatnya. Kepada para anggota parlemen, Starmer menyatakan Inggris tidak akan bergabung dalam perang kecuali ada landasan hukum yang kuat dan rencana yang matang.
“Harus ada rencana yang layak dan dipikirkan matang-matang,” ujar Starmer.
Dia juga mengkritik serangan udara AS karena dianggap tidak memiliki tujuan akhir yang jelas dan merujuk pada kegagalan invasi Irak tahun 2003.
Sikap Starmer ini memicu kemarahan Trump. Sang Presiden AS menyatakan kekecewaannya dan bahkan mengejek Starmer dengan membandingkannya dengan tokoh sejarah Inggris, mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill era Perang Dunia II.
“Ini bukan Winston Churchill yang sedang kita hadapi,” cetus Trump pada Selasa lalu. Bagi Starmer, sikap kerasnya terhadap Trump juga didorong oleh kondisi politik dalam negeri.
Popularitas Partai Buruh yang dipimpinnya sedang merosot, sementara tekanan dari sayap kiri partai serta kebangkitan Partai Hijau yang pro-Palestina kian menguat. Jaja pendapat dari YouGov menunjukkan bahwa 49 persen warga Inggris menentang serangan terhadap Iran, sementara hanya 28 persen yang mendukung.
Starmer menyadari bahwa memberikan “cek kosong” kepada Trump bisa menjadi bunuh diri politik. Meski demikian, Starmer tetap optimis bahwa hubungan khusus antara Inggris dan AS tidak akan hancur hanya karena perbedaan pendapat ini.
Dia menegaskan bahwa hubungan kedua negara jauh lebih dalam daripada sekadar pernyataan media.
“Bergantung pada kata-kata terakhir Presiden Trump bukanlah bentuk nyata dari hubungan khusus,” pungkas Starmer.
Dilema Eropa
Sejauh ini, para pemimpin Eropa cenderung mengalah kepada Trump untuk menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi.
Mereka tetap diam saat Trump menghentikan bantuan untuk Ukraina atau menerapkan tarif dagang sepihak. Hal ini dilakukan karena Eropa masih sangat bergantung pada AS dalam hal keamanan menghadapi Rusia, pasokan energi, dan pasar ekspor.
Namun, isu Iran tampaknya menjadi titik balik. Sophia Gaston, pakar kebijakan luar negeri dari King’s College London, menilai bahwa ini adalah momen krusial dalam hubungan transatlantik.
“Ini adalah pertama kalinya kita mengatakan ‘kami tidak setuju dengan asesmen Anda terhadap risiko keamanan dan kami tidak akan berdiri bahu-membahu dengan Anda’,” kata Gaston.
Jerman pilih mendekat ke Trump
Berbeda dengan Inggris dan Spanyol, Kanselir Jerman Friedrich Merz justru memilih untuk tetap setia pada strategi “jangan buat Trump marah”. Merz menyebut serangan militer AS dan Israel sebagai kabar baik bagi Iran dan kabar baik bagi dunia.
Merz menolak untuk memberikan kritik dan menyatakan, ini bukan waktunya untuk menggurui “Negeri Paman Sam”.
Pendekatan Merz mencerminkan pergeseran sikap Jerman yang kini lebih mengutamakan kepentingan nasional dan realitas politik global dibandingkan aturan hukum internasional yang selama ini mereka agungkan.
