KNews.id – Jakarta – Komisi X DPR menemukan data tidak sinkron antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas di daerah terkait dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pencocokan data penting agar penyaluran bantuan untuk korban bencana tidak keliru dan tepat sasaran.
Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan menjelaskan kunjungan kerja ke lokasi terdampak bencana Sumatera dilakukan untuk menerima masukan langsung dari berbagai pihak terkait dampak banjir di wilayah Sumatera Utara. Ia menekankan, perlunya memastikan kesesuaian data antara BPS dan laporan dari dinas terkait di daerah.
“Kami ingin mengetahui antara data yang disampaikan oleh BPS dengan kepala dinas yang berada di sini itu sama enggak, sinkron enggak. Karena hari ini Presiden menetapkan satu data bencana dari BPS,” kata Sofyan dalam keterangannya, Jumat (27/2).
Anggota Badan Anggaran DPR itu juga mengungkapkan, terdapat perbedaan antara data yang diterima dari BPS dan paparan yang disampaikan di daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses distribusi bantuan jika tidak segera diklarifikasi.
“Karena itu kita ingin mendapatkan kepastian mana yang benar sehingga mereka melakukan koordinasi. Kalau koordinasi yang salah itu akan menyebabkan bantuan itu salah, tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Menurutnya, kesalahan dalam pendataan bisa berujung pada pemborosan anggaran maupun temuan administratif apabila jumlah bantuan tidak sesuai dengan kondisi riil korban terdampak.
“Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak itu lebih sedikit kan itu mubazir. Jadi bisa temuan terhadap itu, karena itu pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang sangat penting untuk mencocokkan data baik daripada BPS maupun data yang disampaikan oleh mitra-mitra kita,” ujarnya.
DPR akan Bentuk Panja
Selain persoalan data, Sofyan juga menyoroti belum optimalnya pemulihan infrastruktur pascabencana. Dia menilai, penanganan sejauh ini masih didominasi bantuan logistik, sementara pemulihan menyeluruh, termasuk aspek nonfisik, belum mendapatkan perhatian memadai.
Dia juga menekankan, pentingnya penanganan trauma psikologis bagi para korban, terutama siswa, guru, dan orang tua yang terdampak banjir. Menurutnya, masalah psikologis belum terlalu diperhatiin.
“Ini juga menjadi catatan yang ingin kita kumpulkan berapa yang terdampak tentang itu bagaimana solusi pengiriman berbagai ahli untuk bisa menyehatkan kembali jiwa yang trauma terhadap banjir tersebut. Baik terhadap siswa maupun terhadap guru dan mungkin orang tua dan sebagainya,” tegas Politisi PDI-Perjuangan ini.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperkuat pengawasan terhadap penanganan dampak banjir di Sumatra Utara, termasuk melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan.
“Kita akan mendalami apa yang disampaikan dan tentu pengawasan itu tidak hanya berupa angka. Dan kita merencanakan untuk membentuk Panja yang menyangkut tentang pengawasan terhadap bencana banjir yang terdampak tersebut,” tegasnya.
