KNews.id – Jakarta – Komisi Reformasi Polri menggelar audiensi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Rabu, 18 November 2025. Para perwakilan organisasi mendorong adanya perbaikan pengawasan dan transparansi di tubuh Polri.
Direktur Eksekutif Centra Initiative Al Araf mengatakan penguatan pengawasan itu perlu menjadi hal utama yang diperbaiki pada aspek tata kelola Polri. “Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” kata Al Araf dalam keterangan resminya, Rabu.
Al Araf meminta agar Polri lebih terbuka terhadap lembaga pengawas eksternal. Menurut dia, kerja sama dengan unsur pengawas eksternal dapat memperbaiki kinerja Polri.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mendorong adanya perbaikan bagi Polri. Selain itu, Ardi menyoroti aspek kedisiplinan personel. “Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” kata Ardi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan audiensi digelar untuk menyerap aspirasi dalam aspek perbaikan Polri. Aspirasi-aspirasi inilah yang nantinya akan menjadi bahan-bahan yang dikumpulkan Komisi Reformasi dalam membuat rekomendasi untuk Presiden. “Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” kata Jimly.
Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, 7 November 2025. Komite ini diisi oleh 10 orang berlatar belakang bidang hukum, purnawirawan polisi, hingga anggota Polri aktif. Sejak dilantik, tim ini telah menggelar beberapa kali audiensi dengan organisasi dan perwakilan masyarakat sipil.
