KNews.id – Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menanggapi tudingan yang menyebut banyak dapur makanan bergizi gratis (MBG) justru dikuasai anggota dewan. Charles mengatakan, ia tidak pernah menanyakan tudingan tersebut kepada anggota Komisi IX lainnya dan tidak mengetahui siapa anggota dewan yang menjadi mitra SPPG.
“Yang pasti bukan saya, kami tidak pernah menanyakan kepada teman-teman DPR, anggota DPR lainnya apakah memiliki SPPG atau tidak karena program ini dibuka untuk publik. Siapapun boleh berpartisipasi,” kata Charles, saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Terlepas dari keterbukaan tersebut, Charles menyayangkan jika ada pihak-pihak yang belum pernah menjalankan operasi di bidang konsumsi (makanan) justru menjadi mitra SPPG.
“Hari ini diberikan tanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi 3.000 sampai 4.000 siswa di satu dapur, dan ini tentunya tidak mudah,” kata dia.
Ia mencontohkan usaha katering hajatan yang sudah terbiasa mempersiapkan makanan untuk 2.000-3.000 orang.
“Kalau teman-teman yang tidak punya pengalaman lalu diberikan tanggung jawab seperti ini, kita lihat sendiri tata kelola juga akhirnya berantakan,” tutur dia.
Karena itu, ia berharap anggota dewan dari Komisi IX tidak ada yang memiliki SPPG.
Jika ada, Charles meminta agar operasional SPPG tersebut dijalankan dengan optimal dan profesional.
“Mudah-mudahan enggak ada, kalaupun ada ya enggak apa-apa asalkan dijalankan secara profesional, tapi yang pasti bukan saya,” pungkas dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, BGN membuka kesempatan kepada siapapun untuk menjadi mitra pengelola Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur umum.
Hal ini menyusul tudingan yang menyebut banyak dapur MBG yang justru dikuasai anggota dewan, sehingga memperkecil kesempatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Untuk anggota dewan, begini, program Makan Bergizi terbuka untuk seluruh warga negara,” kata Dadan, dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Ia juga menyatakan, pembukaan dapur umum sudah melalui tahap verifikasi. Verifikasi tersebut tidak dilakukan oleh BGN, melainkan oleh mitra yang bekerja sama. Verifikasi pun melibatkan 100 orang yang berbasis pada kelengkapan dan kesiapan.
Dadan mengeklaim, penerima manfaat utama dalam program ini justru UMKM yang bekerja sama.
Sebab program ini didesain untuk menghidupkan dan memutarkan roda ekonomi di daerah-daerah.
