KNews.id – Jakarta – Skandal korupsi dalam pengelolaan kuota haji kembali mencuat ke permukaan. Investigasi terbaru mengungkap praktik suap dan jual beli kuota haji yang melibatkan pejabat, perantara, hingga sosok misterius yang dijuluki “juru simpan”.
Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di kantor Kementerian Agama dan beberapa rumah pejabat terkait. Dalam proses penyidikan, ditemukan bukti aliran dana tak wajar yang mengarah pada proses percepatan keberangkatan jemaah haji melalui jalur tidak resmi.
Modus Uang Percepatan
Menurut sumber internal penyidik, praktik suap dilakukan melalui mekanisme “uang percepatan”, yang diberikan oleh calon jemaah atau pihak ketiga untuk memperoleh kursi haji lebih cepat, melewati antrean resmi yang bisa memakan waktu belasan hingga puluhan tahun.
Uang ini disalurkan melalui perantara, termasuk agen perjalanan, oknum ASN, hingga orang dalam kementerian. Dalam beberapa kasus, nominal yang dibayarkan berkisar antara Rp100 juta hingga Rp250 juta per orang, tergantung urgensi dan wilayah asal jemaah.
Sosok ‘Juru Simpan’ dalam Skema Korupsi
Yang menarik perhatian publik adalah munculnya istilah “juru simpan”, yakni individu yang dipercaya menyimpan dan mengelola daftar kuota tambahan yang tidak tercatat secara resmi. Sosok ini diduga bukan pejabat struktural, namun memiliki akses eksklusif terhadap data dan otoritas informal untuk mengatur distribusi kuota.
“Juru simpan ini semacam operator bayangan. Dia tahu siapa yang dapat jatah, siapa yang bisa digeser, dan berapa ‘tarif’ percepatannya,” ujar seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Saat ini, identitas juru simpan masih dalam penyelidikan intensif KPK. Dugaan kuat, peran ini telah berjalan selama bertahun-tahun, dan menjadi bagian dari sistem gelap dalam pengelolaan haji.
Kemenag Bungkam, DPR Desak Transparansi
Pihak Kementerian Agama belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan dan temuan KPK. Namun, sejumlah anggota DPR RI dari Komisi VIII yang membidangi urusan haji mendesak adanya audit menyeluruh.
“Kita minta Menteri Agama bersikap terbuka. Ini menyangkut kepercayaan publik dan ibadah umat,” tegas anggota Komisi VIII, Ahmad Fadli.
Reaksi Publik: Ibadah Dijadikan Ladang Bisnis
Di media sosial, tagar MafiaKuotaHaji menjadi trending. Banyak warganet mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan, mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam yang sakral, namun diperdagangkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Berangkat haji jadi soal koneksi dan uang, bukan lagi antrian resmi. Ini bukan sekadar korupsi, tapi pengkhianatan atas ibadah,” tulis seorang pengguna X (Twitter).
KPK Janji Tuntaskan Kasus
Wakil Ketua KPK menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau. “Kami tidak akan berhenti hanya pada eksekutor lapangan. Kami telusuri sampai ke aktor intelektualnya,” tegasnya.
Kasus ini menunjukkan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola haji di Indonesia. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan sistem yang adil, diharapkan praktik semacam ini tidak kembali terulang di masa depan.
