KNews.id – Jakarta, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar audiensi dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) guna merespons tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang sebelumnya telah disampaikan para ekonom. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
“Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis.
Menurut Luhut, pemerintah memandang para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan nasional.
Beberapa langkah yang tengah dijalankan pemerintah, antara lain deregulasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, percepatan digitalisasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta relokasi perusahaan garmen dan alas kaki yang diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja baru.
Selain itu, DEN juga menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja negara dan peningkatan penerimaan melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini diyakini dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengefisienkan anggaran karena bantuan bisa lebih tepat sasaran.
“Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” kata Luhut.
Perwakilan AEI, Jahen F Rezki mengapresiasi kesempatan berdialog secara langsung dengan pemerintah. Ia menilai pertemuan ini menjadi ruang produktif untuk menyampaikan pandangan ekonom terhadap kebijakan nasional.
“Desakan yang kami susun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah ke depan. Kami berharap diskusi seperti ini bisa dilakukan secara berkala,” tutur Jahen.
Sebagai informasi, AEI pada Selasa (9/9/2025) menyampaikan tujuh poin Desakan Darurat Ekonomi sebagai berikut:
- Memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran dan menempatkannya secara wajar dan proporsional.
- Mengembalikan independensi, transparansi, serta mencegah intervensi kepentingan pihak tertentu pada institusi negara.
- Menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal.
- Melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, dan penyederhanaan birokrasi untuk menciptakan iklim usaha kondusif.
- Memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
- Mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis serta memberantas program populis yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.
- Meningkatkan kualitas institusi, membangun kepercayaan publik, serta menyehatkan tata kelola negara dan demokrasi.
Dengan audiensi ini, pemerintah dan para ekonom diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.
