KNews.id – Jakarta – Sejumlah ekonom menilai pidato Presiden Prabowo tidak menjawab persoalan ekonomi yang dialami masyarakat dan memantik demonstrasi. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pidato Prabowo justu memunculkan narasi yang represif dalam menangani tuntutan publik.
“Seharusnya, kan, segera selesaikan masalah pajak, efisiensi anggaran, dan bentuk tim remunerasi pejabat engara, dalam tenggat waktu yang jelas,” kata Bhima ketika dihubungi Tempo pada Senin, 1 September 2025. Dia juga menilai Prabowo luput membahas masalah ketimpangan dan penindasan di sektor gig economy yang dikeluhkan pengemudi ojek online atau ojol.
Bhima berpendapat, pidato Prabowo tidak akan membuat kondisi ekonomi Indonesia membaik. Pasalnya, pemerintah lambat dalam merespons isu fundamental ekonomi. Hal ini tercerminkan salah satunya melalui merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perdagangan hari ini. Investor asing pun melakukan aksi jual bersih mencapai Rp 1,12 triliun.
Menurut Bhima, ada dua hal yang mempengaruhi sentimen negatif di pasar. Pertama, akumulasi permasalahan yang menjadi pemantik demonstrasi—seperti pajak yang tidak adil, tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan efisiensi anggaran pemerintah—tidak dijawab oleh presiden.
Sehingga, eskalasi protes menimbulkan risiko politik bagi investor. Kedua, timbulnya korban jiwa dan represi dari aparat keamanan di berbagai wilayah mengindikasikan risiko keamanan bagi investor naik. “Akhirnya mereka tidak nyaman berinvestasi,” ucap Bhima.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pidato Prabowo sedikitnya telah menjawab dua isu; yaitu sikap para elite yang nirempati dan represi aparat. Akan tetapi, Kepala Negara tidak menyinggung isu kesulitan ekonomi rakyat seperti PHK, kesulitan menari kerja, dan penurunan daya beli—yang menjadi pemantik akan adanya demonstrasi.
“Idealnya, komitmen untuk secara serius memperbaiki kehidupan rakyat, melalui program-program ekonomi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat juga harus disampaikan,” ucap Wijayanto melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 1 September 2025.
Meski demikian, dia berpendapat bahwa kehadiran elite partai saat Prabowo berpidato menunjukkan soliditas pemerintahan. WIjayanto pun memprediksi kondisi ekonomi akan kembali normal.
Dalam pidatonya, Prabowo mengumumkan semua partai politik yang duduk di DPR RI sepakat mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR RI dan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik menyampaikan bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru.
“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk pesaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja keluar negeri,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 31 Agustus 2025.
Prabowo juga menyatakan penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, kata dia, penyampaian aspirasi yang disertai perusakan fasilitas umum dan kegiatan anarkis merupakan pelanggaran hukum.
“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap segala macam bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum, atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Prabowo.
