KNews.id – Jakarta – Organisasi internasional ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) mengingatkan potensi membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada 2025.
Setelah menetapkan defisit sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024, pemerintah diperkirakan akan kembali memperlebar ruang fiskal di 2025, seiring dengan peluncuran berbagai program prioritas baru.
Salah satu program yang menjadi sorotan AMRO adalah rencana penyediaan makan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain itu, pemerintah juga menambah subsidi bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kedua kebijakan ini dinilai akan meningkatkan belanja negara secara signifikan.
“Pada tahun 2025, defisit anggaran mungkin akan meningkat lebih lanjut karena pemerintah telah memperkenalkan program-program prioritas baru termasuk program makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, dan subsidi tambahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah,” tulis AMRO dalam laporannya, Minggu (22/6).
Namun, dari sisi penerimaan, AMRO menyoroti bahwa potensi peningkatan pendapatan negara tidak sejalan dengan kenaikan belanja.
Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang sedianya menjadi tumpuan penambahan penerimaan diperkirakan tidak akan maksimal karena hanya berlaku untuk barang-barang mewah.
Sebagai upaya memperbaiki penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) yang baru.
“Pemerintah harus meningkatkan upaya untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dan memprioritaskan kembali pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pajak dan reformasi administrasi harus dimajukan untuk meningkatkan pendapatan,” tulis AMRO.
AMRO juga mencatat bahwa Bank Indonesia telah mengambil langkah akomodatif untuk menopang perekonomian, termasuk menurunkan suku bunga kebijakan menjadi 5,75% pada awal 2025. Namun, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter tetap krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
