KNews.id- Usulan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) terkait Work from Bali di tengah pemerintah sedang menghemat anggaran adalah hal yang aneh. Meski rencana itu, diklaim telah melewati kajian dan memiliki misi menggairahkan perekonomian Bali.
Menurut Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, rencana itu tidak sesuai dengan kondisi APBN 2021. Pemerintah masih sulit mengatur defisit APBN yang lebar. “Seharusnya perjalanan dinas selayaknya dipangkas,” kata Bhima dalam diskusi daring yang diselenggarakan Mazhab Rawamangun, Sabtu (22/5)
Apabila yang dibidik adalah penyelamatan ekonomi Bali, Bhima ragu penyerapan anggaran perjalanan dinas ASN itu bisa menyentuh langsung ke masyarakat.
“Apalagi kalau pemerintah menggunakan akomodasi hotel bintang tiga ke atas sehingga penyerapan ke sektor usaha kecil, termasuk UMKM, minim. Sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut,” tegasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu menyatakan, program yang menyasar kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai prioritas itu diharapkan membuat perekonomian Bali kembali bergairah setelah terkontraksi parah akibat pandemi Covid-19 sepanjang 2020.
“Pendapatan Bali bertumpu pada sektor pariwisata. Penutupan akses untuk wisatawan asing dan pembatasan sosial membuat omzet industri hotel, kuliner, hingga transportasi terpukul,” ibuhnya, Sabtu (22/5/2021).
Bali mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam, yaitu sekitar 9,35 persen.
“Triwulan pertama juga masih terkontraksi. Artinya, terjadi penurunan aktivitas ekonomi,” tutur Odo.
Menurut dia, banyak hotel di Bali yang beroperasi dengan hanya kapasitas 8–10 persen. Tingkat okupansi 10 persen itu pada dasarnya tidak cukup untuk membayar gaji karyawan, bayar listrik, dan melakukan maintenance. (Ade/bcra)
 terkait Work from Bali di tengah pemerintah sedang menghemat anggara){kind=link}