KNews.id – Polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh juga berdampak pada salah satu kontraktor sekaligus pemegang saham yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Kerugian Whoosh yang tak mencapai target pelanggan juga berdampak pada keuangan WIKA.
WIKA tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium yang menggenggam 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Direktur Utama PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito menjelaskan WIKA memberikan investasi atau penyertaan modal awal proyek kereta cepat sebesar Rp 6,1 triliun. Porsi kepemilikan saham WIKA adalah sekitar 32 persen di PSBI.
Agung menjelaskan bahwa kereta cepat telah mengalami kerugian sejak awal beroperasi. Ini akibat pelanggan yang diperoleh atau tiket yang diperoleh masih belum sesuai dengan rencana awal. “Secara otomatis, setiap akhir tahun atau setiap triwulanan kami akan membukukan kerugian efek dari kereta cepat,” ucapnya dalam public expose yang digelar daring, Rabu, 12 November 2025.
Selain kerugian sebagai pemegang saham, beban juga ditanggung WIKA karena menjadi kontraktor lokal yang ikut pembangunan awal proyek kereta cepat. Saat proses pembangunan, WIKA juga mengalami proses sengketa (dispute) dengan KCIC soal klaim kerugian proyek.
“Sehingga memang dari segi konstruksi pun kami juga rugi cukup besar juga. Kalau dispute ini tidak disetujui tentu kami akan menelan kerugian cukup besar juga. Saat ini sedang berproses dispute antara WIKA dengan KCIC yang cukup besar,” kata Agung.
Ia menjelaskan polemik tersebut juga sedang ditangani oleh Danantara. Pihak WIKA sedang menunggu seperti apa nantinya mekanisme penyelesaiannya, apakah akan melalui restrukturisasi di KCIC, atau pengambilalihan investasi dari para pemegang saham ke tangan pemerintah. Agung menyatakan bahwa bila diambil alih oleh pemerintah, tentu akan berdampak positif bagi Badan Usaha Milik Negara bidang konstruksi atau BUMN karya itu.
Whoosh ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Proyek yang dibangun era Presiden Joko Widodo itu beroperasi tanpa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun jaminan Pemerintah Indonesia.
Mengutip laman resmi KCIC, pembangunan proyek diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank sebesar 75 persen. Sedangkan 25 persen merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebanyak 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40 persen.
Komposisi pemegang saham PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36 persen, PT Perkebunan Nusantara I 1,03 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08 persen. Adapun komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.
