KNews.id- Kedatangan Kapal Perang China di sekitar Laut Utara Natuna menggemparkan banyak pihak, kini sosok Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ikut diseret.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya bisa mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh pihak China tersebut.
Mulyanto mengingatkan kepada pemerintah agar jangan meremehkan hal tersebut karena bisa menyebabkan wibawa Republik Indonesia (RI) jatuh di mata internasional.
Oleh sebabnya, dia pun mendesak kepada pemerintah, khususnya Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut agar segera bertindak dan tidak berdiam diri menghadapi pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI.
Terlebih, selain melanggar kedaulatan negara, masuknya kapal-kapal China mengganggu kegiatan penambangan migas dan aktivitas nelayan di kawasan tersebut.
“Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi, pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap,” kata Mulyanto, mengutip PikiranRakyat pada Sabtu, 18 September 2021.
“Sebagai Menhan harusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu,” sambungnya.
Luhut kan Dekat dengan RRC kok Diam?
Pihaknya juga menyinggung kedekatan antara Luhut dengan Pemerintah China yang seharusnya segera membicarakan masalah tersebut secara resmi.
“Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari China. Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab, mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini,” tuturnya.
Secara khusus Mulyanto membahas soal perairan Natuna yang sangat strategis dan tengah dilakukan eksplorasi migas dalam rangka mengejar target satu juta barel minyak per hari (BPH) 2030. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi migas.
“Kalau tidak, maka target satu juta BPH hanya angan-angan belaka. Jadi, sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai mengganggu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam,” kata Mulyanto.
Mengingat Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah menyatakan bahwa kapal-kapal China di perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. (AHM/hops)
 Prabowo){kind=link}