Waspada “Jebakan Utang” Kereta Cepat, Ekonom: Bahaya untuk APBN!

KNews.id- Sejumlah pihak mencurigai adanya “jebakan utang” yang terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sedang dikerjakan. Jika tidak diwaspadai dengan segera, bukan tidak mungkin akan membahayakan APBN.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan dampak dari proyek kereta cepat adalah adanya beban terhadap utang pemerintah yang meningkat secara langsung maupun tidak langsung.

“Meski konsorsium yang menerbitkan utang dengan jaminan pemerintah sekalipun, akan terdapat risiko kontijensi yaitu risiko yang muncul ketika BUMN mengalami tekanan, dan berakibat pada neraca anggaran pemerintah. Ini yang disebut sebagai debt trap atau jebakan utang,” kata Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Ahad (17/10).

Adapun awal masalah proyek kereta cepat KCIC disetujui secara feasibility study atau studi kelayakan bermasalah, biaya proyek membengkak, kemudian berujung pemerintah harus turun tangan.

“Kalau awalnya B2B ya harusnya hitungan bisnis nya masuk akal. Kenapa pinjaman dari China Development Bank disetujui pasti ada pertimbangan return on investment (ROI) dari proyek kereta cepat bentuknya komersil,” paparnya.

“Tiket kereta cepat juga tidak cocok disebut subsidi. harga tiket awal sebelum proyek bengkak Rp225 ribu. Sekarang perlu disesuaikan pastinya lebih mahal. Maka dari itu jelas proyek ini sedari awal proyek komersial alias tujuan cari untung. Tiba tiba sekarang disuntik APBN tentu jadi tanda tanya besar,” tambahnya.

Dirinya menyebut pemerintah tidak seharusnya memberi subsidi. Dirinya menyebut kelas ekonomi yang subsidinya ditambah, atau transportasi darat tarif tolnya yang disubsidi yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Akhirnya karena miss management maka kesulitan melanjutkan proyek ini menyita pajak masyarakat plus tambahan utang baru,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bhima mengaku Beban utang yang meningkat tentu akan membahayakan APBN dalam jangka panjang, terlebih tahun 2022 target defisit anggaran masih berada pada level 4,85% dari PDB.

“Pemerintah juga harus menanggung pembayaran bunga utang Rp405 triliun. Apakah proyek kereta cepat ini sudah diperhitungkan dalam APBN 2022? DPR diminta melakukan evaluasi dulu sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah ke kereta cepat,” bebernya.

Soal utang tersembunyi (hidden debt) Bhima mengatakan sudah terindikasi dari permainan penugasan BUMN yang kemudian meminjam uang lewat penerbitan surat utang. (Ade/idxchn)