KNews.id- Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Maruf Amin meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut tuntas adanya dugaan politik uang yang ada di Masjid Fathimah Binti Said Gauzan, Desa Jeba’an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep yang dibangun oleh Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah.
Menurutnya, amplop merah bergambar wajah Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi berisi uang Rp300 ribu apakah masuk kategori politik uang (money politic) atau tidak adalah kewenangan Bawaslu, dengan melalui tahapan verifikasi.
“Mengenai berbagai kasus yang terjadi, Pemerintah meminta Bawaslu untuk verifikasi, apakah itu masuk yang seperti dilarang atau bukan, nanti yang punya kewenangan itu wilayahnya Bawaslu,” kata Kiai Maruf Amin di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (4/4).
Jika memang insiden pembagian amplop saat hendak shalat Tarawih tersebut masuk di dalam kategori politik uang, ia minta agar bisa diproses lebih lanjut. Sebab, kegiatan politik uang sangat tidak dibenarkan.
“Tentunya aturannya sudah ada, tinggal sesuai apa tidak atau dia masuk melanggar aturan atau tidak, Bawaslu saya kira. Kita tunggu Bawaslu yang nanti memberi penjelasan,” ujarnya.
Sebelumnya media sosial sempat dihebohkan dengan adanya video amatir pembagian amplop bergambar Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Amplop tersebut berisi uang Rp 300.000 dibagikan dalam masjid saat salat Tarawih.
Insiden itu diketahui berlangsung pada hari Jumat (24/3/2023). Bahkan di dalam amplop tersebut terpampang pula logo PDI Perjuangan, yakni kepala banteng moncong putih.
Saat berita itu viral, pemilik wajah di amplop merah itu pun angkat bicara. Said Abdullah menyatakan bahwa pembagian uang tersebut tidak menjadi bagian dari politik uang. Ia hanya sedang bersedekah saja kepada masyarakat sekitar.
“Saya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin,” kata Said, Ahad (26/3).
 untuk mengusut tuntas adanya dugaan){kind=link}