KNews.id- Bencana alam yang yang menerpa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan gambaran mitigasi yang buruk dan dampak dari bencana ekologis di kawasan tersebut.
“Kami menggunakan istilah bencana ekologis karena bencana di NTT tidak murni bencana alam atau yang sifatnya alamiah, tapi ada urusan dengan mitigasi yang buruk,” ucap DIrektur Eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahu dalam seminar virtual Public Virtue Research Institute (PVRI), Ahad (18/4).
Meski BMKG menyampaikan bahwa bencana banjir bandang yang terjadi di NTT merupakan akibat siklon seroja yang terpusat di laut, ia menilai ada dampak dari daya dukung dan daya tampung lingkungan yang kian memburuk.
“Ini kenapa ruasan dampaknya besar dan memakan jumlah korban? Pertama tentu saja karena siklon seroja, yang kedua mitigasi yang buruk, dan yang ketiga daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkurang,” tuturnya.
Umbu menjelaskan, mitigasi yang buruk tersebut telah terdeteksi pada empat tahun terakhir di NTT sering dilanda sejumlah bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, kebakaran hutan dan juga erupsi gunung berapi.
Namun fakta tersebut tak disikapi pemerintah daerah yang kurang tanggap dengan adanya mitigasi bencana di kawasan NTT. Sehingga, kata dia, di saat terjadi peristiwa bencana memakan korban yang cukup banyak.
“Artinya kami melihat bahwa pemerintah daerah memang tidak tanggap untuk melakukan mitigasi dalam proses peringatan yang diberikan BMKG,” pungkasnya. (AHM/bcra)
 merupakan gambaran){kind=link}