KNews.id- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama yang membatalkan pemberangkatan haji telah mengecewakan banyak pihak, terutama calon jemaah haji.
Menurutnya, keputusan ini membuat daftar tunggu calon jemaah haji menjadi lebih lama dengan jumlah waiting list yang lebih panjang. Ia menyebutkan hingga hari ini, waiting list keberangkatan jemaah haji sudah mencapai 5.017.000 orang. Sementara dana calon jemaah haji yang terkumpul telah mencapai Rp 150 triliun. Oleh karena itu, Syarif meminta agar Pemerintah tak menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain.
“Pemerintah harus mampu menjawab informasi pemakaian dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Syarief dalam keterangannya, Senin (7/6).
Ia menyebutkan kekecewaan calon jemaah haji memang berdasar, sebab jemaah haji telah mengantre dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
“Banyak calon jemaah haji yang kecewa dengan pemberitaan tersebut karena mereka telah berpuluh-puluh tahun menunggu kesempatan namun tidak dapat berangkat berhaji, lalu mendapat informasi seperti ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia pun mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk dapat memberikan penjelasan dan konfirmasi secara utuh.
“Pemerintah harus segera menjawab pemberitaan mengenai penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini sehingga tidak menambah kekecewaan masyarakat,” ujar Syarief.
Syarief pun mendorong pemerintah untuk melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelesaikan persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan keagamaan.
“Pemerintah harus melibatkan ulama, MUI, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut keagamaan, termasuk perihal informasi mengenai penggunaan dana haji yang bukan peruntukannya,” jelasnya.
Tak hanya itu, Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa masyarakat dan DPR RI telah memberikan peluang kepada pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19.
“Pemerintah harus mengoptimalkan usaha penyelesaian Pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya tanpa menggunakan dana haji milik rakyat kecil di luar peruntukan haji,” tandasnya. (AHM/bcra)
