KNews – Wacana penundaan pemilu 2024, begini klarifikasi Mahfud MD. Klarifikasi Mahfud MD terkait pemerintah tidak membahas penundaan pemilu tidak akan menyelesaikan masalah.
Sebab, masyarakat ingin mengetahui secara langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penundaan pemilu.
Demikian dikatakan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (8/3/2020).
Kata Jamiluddin, ada dua hal yang sebaiknya dilakukan Jokowi untuk meredakan wacana penundaan pemilu. Pertama, Jokowi sebaiknya menegaskan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Dengan begitu, pemilu tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI.
“Kalau hal itu ditegaskan oleh Jokowi, maka upaya memobilisasi dukungan penundaan pemilu dapat diminimalkan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dari hasil mobilisasi akan hilang dengan sendirinya,” jelasnya.
Dua, Jokowi harus memecat menteri yang mewacanakan penundaan pemilu. Menteri tersebut telah lancang dan mempermalukan Jokowi dengan mewacanakan penundaan pemilu.
“Para menteri tersebut telah menyuarakan yang bukan tugas dan fungsinya. Seharusnya menteri tersebut fokus pada penanganan ekonomi yang masih sangat memprihatinkan,” jelasnya. (RKZ/sn)
