KNews.id – Jakarta – Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, mengumumkan pemerintah akan membagikan handphone atau HP Gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos). Ekonom menilai wacana itu akan menjadi pemborosan anggaran dan berlawanan dengan upaya efisiensi.
Adapun pemberian HP ini beriringan dengan program pembukaan rekening bank untuk Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rencananya juga, rekening tersebut akan diisi saldo awal sebesar Rp50.000 dan tidak dikenakan biaya administrasi lain.
Hashim mengatakan, kabinet telah menyepakati keputusan pelaksanaan program pembuatan rekening bank gratis. Adapun dua bank dari himpunan bank negara (himbara) yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ditunjuk khusus untuk membuatkan rekening bank kepada 30% populasi rakyat Indonesia.
“Semua orang akan diberikan HP dengan rekening digital semua dananya akan dikirim ke sana ke rekening masing-masing, dan di sinilah pemerintah bisa dapat tambahan revenue [pendapatan],” ujar adik Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurut Direktur Riset Bidang Makroekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto, semestinya pemerintah mengkaji dan mengidentifikasi terlebih dulu terkait yang rakyat butuhkan, baru kemudian merumuskan program yang relevan.
Dia melanjutkan, kebijakan pemberian HP akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tekor, terlebih saat ini ruang fiskal sedang terbatas. Akhmad menekankan, APBN sedang tidak ‘mewah’, sebab Indonesia hanya memiliki Rp3.800 triliun, dengan Rp600 triliun untuk bayar bunga utang.
Selain itu, menurutnya anggaran banyak disedot untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Di sisi lain, anggaran sejumlah kementerian/lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pemangkasan.
“Yang terjadi bukan efisien, yang terjadi adalah memindahkan alokasi dari satu hal ke hal lain yang sama-sama nggak efisien,” katanya seusai mengisi acara Core Media Discussion: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Rabu (14/10/2026).
Akhmad memberikan dua catatan terkait pemberian HP yang disebut sebagai bagian dari bansos. Pertama, pemerintah seharusnya mencermati skema penyaluran bansos, jika berjalan baik, artinya persoalannya bukan terletak pada kepemilikan HP.
Kedua, jika sebagian bansos salah sasaran, maka yang semestinya menjadi perhatian adalah penegakan hukum, contohnya penyelewengan yang dilakukan kepala desa hingga ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
Dia menekankan persoalan bansos selama ini lebih kepada salah sasaran. Pun jika nantinya masyarakat kalangan ekonomi bawah mendapatkan HP, pemerintah perlu mencermati keberlanjutan pemakaiannya.
“Kasih HP juga belum bisa pakai. Nanti sudah beli HP, habis itu harus beli pulsa, siapa yang beli pulsa? Itu ide nggak jelas,” katanya.
