KNews.id – Jakarta – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saat ini, pilkada dipilih secara langsung oleh masyarakat.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. “Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” katanya di Jakarta, Ahad (21/12/2025).
Terkait dengan pelaksanaan pemilu nasional, menurut Bahlil, Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka. Caranya dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara serta tata kelola untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Di sisi lain, kata dia, Golkar memandang penting penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bahlil mengatakan, penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk menjadi jembatan masyarakat dan negara.
Hal itu juga untuk memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation). “Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kantor DPP, Jakarta Barat pada Sabtu (20/12/2025), untuk membahas persoalan internal organisasi. Sekjen Muhammad Sarmuji mengatakan, Rapimnas itu merupakan agenda pertama di bawah periode kepemimpinan Bahlil.
Dia menyebut, seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di tingkat provinsi, diundang ke agenda itu. “Karena sifatnya lebih ke internal jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas,” kata Sarmuji.
Sebelumnya, DPP PKB juga mengusulkan adanya revisi dalam sistem pilkada. Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar ingin agar gubernur ditunjuk langsung oleh presiden dan bupati/wali kota dipilih DPRD.
Saya sudah berdiskusi dengan Pak Presiden (Prabowo). Lalu mengusulkan, untuk ada pemilihan tidak langsung di pilkada,” kata Muhaimin dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Hotel JW Marriott, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/12/2025).
