KNews.id- Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Affandi Ismail mengkritik utang ribuan triliun di masa pemerintahan Jokowi. Dia membenarkan seruan kepada masyarakat untuk melangkah menuju revolusi. Ajakan itu dikatakan Affandi dia serukan melalui poster berjudul “HMI Bersama Rakyat Memanggil Revolusi Indonesia 2021”.
“Iya benar, kami menyebar poster yang di dalamnya ada seruan. ‘Jokowi Harus Turun. Rakyat Berdaulat, Bentuk Pemerintahan Sementara, Selamatkan Demokrasi Indonesia Untuk Indonesia Menang,'” kata Affandi saat dihubungi CNNIndonesia, Jumat (2/7).
Affandi menggarisbawahi, revolusi memang harus dilakukan saat melihat kondisi bangsa saat ini. Mengingat, kata dia, keterpurukan bangsa tak hanya terjadi di satu sisi tetapi terjadi secara multidimensi.
“Di mana utang luar negeri telah mencapai Rp 6.500 triliun, kemiskinan kian meningkat, hingga nasib pendidikan yang tidak jelas,” kata Affandi.
Affandi menilai keterpurukan negara ini ini tak hanya terjadi di masa pandemi Covid-19 saat ini, tetapi telah terjadi bahkan sejak awal Jokowi menjabat.
“Yang sebenarnya bukan baru terjadi karena pandemi. Tapi sebenarnya sudah terjadi dan tercatat, kalau mau objektif dan jujur, sejak Jokowi memimpin 2014,” kata dia.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang. Pasalnya, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) sebesar 92-176 persen dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90-150 persen.
“Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar,” tulis BPK dalam ringkasan eksekutif LHP LKPP 2020 dikutip CNNIndonesia, Rabu (23/6).
Sebagai catatan, per April 2021, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp6.527,29 triliun atau 41,18 persen terhadap PDB. (AHM)
 MPO, Affandi Ismail mengkritik utang ribuan triliun di masa pemerintahan Jokowi){kind=link}