KNews.id- Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai, potensi konflik yang lebih besar akan terjadi apabila hanya ada dua pasangan calon Presiden di Pilpres 2024.
Menurut Ubedilah, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menginginkan adanya dua pasangan calon di Pilpres 2024 justru membuat PDIP seolah tengah membuat batasan-batasan demi mendapatkan kekuasaan di tahun 2024 mendatang. Terlebih lagi, sambung Ubaedillah, PDIP menyatakan tidak akan berkoalisi dengan dua partai, yaitu Demokrat dan PKS.
Selain itu, sambung Ubeidilah, alasan yang diutarakan Hasto mengenai hal ini justru memperjelas corak partai yang tidak ideologis. Sebab selama pengamatannya, kepemimpinan PDIP cendrung mengamini praktik pragmatisme kekuasaan dan perilaku koruptif, bahkan menurutnya terjadi dimana-mana.
“Mereka melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah, karena melakukan korupsi uang bantuan sosial (bansos) yang seharusnya untuk orang miskin,” kata Ubedilah dilansir dari Rmol, Senin (31/5).
Dari situ, Ubedilah memandang PDIP bukan partai yang ideologis. Sehingga, fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa koalisi yang dibangun PDIP bukanlah koalisi ideologis, tetapi koalisi pragmatis.
“Jadi tidak layak jika PDIP mengklaim sebagai partai ideologis lalu membangun koalisi Pilpres 2024 dengan basis ideologis, sementara koalisi capres lain dinilai tidak ideologis,” tuturnya.
Ubaedillah berpendapat, Narasi Hasto harus segara dikoreksi PDIP. Karena mengarah pada dua hal, yaitu klaim partai paling ideologis dan mengarah pada pola Pilpres yang sama seperti pada Pilpres 2019 lalu yang hanya dua pasang capres-cawapres.
“Itu head to head yang juga akan memicu potensi konflik yang lebih besar. Apalagi dibumbuhi dengan klaim ideologis,” tandas Ubedilah. (AHM/bcra)
, Ubedilah Badrun menilai, potensi konflik yang lebih besar akan terjadi apabila hany){kind=link}