KNews.id – Anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu menyebut PDIP hingga kini masih menunggu perintah sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, terkait pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Adian, PDIP sudah yakin untuk terlibat dalam pengajuan hak angket di DPR RI. Saat ini, PDIP sedang mempelajari hak angket DPR perihal kelemahan sekaligus potensi keberhasilannya.
Selain itu, Adian mengatakan PDIP juga masih memantapkan argumentasi, ide dan pikiran mengenai pengajuan hak angket.
“Kalau maju jangan setengah-setengah. Kenapa? gak boleh dalam posisi lemah. Kenapa? kalau kita sudah kita putuskan A, A, dengan seluruh argumentasinya, dengan seluruh gagasan, ide, pemikiran, dan sebaginya. Dan kita sudah dalam tahap itu,” ujar Adian, ditemui usai massa aksi di depan Gerbang DPR RI, Jakarta.
Ditanya apakah PDIP tinggal menunggu penetapan pemenang Pemilu 2024, Adian enggan berspekulasi lebih jauh. Di temui di lain tempat, Adian juga mengungkapkan pandangan Ketua DPR RI, Puan Maharani, terkait wacana pengajuan hak angket ini.
Adian menyebut Puan tidak pernah menutup mata terhadap wacana pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apa pun, nggak pernah,” ujar Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Ia pun menyinggung tak munculnya Puan saat isu hak angket tengah ramai diperbincangkan. Adian memastikan, Puan justru tengah mencermati berbagai hal sebelum akhirnya PDIP mengajukan hak angket.
“Dia harus mencermati segala sesuatunya dan bagaimana dia akan mencermati kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin,” ucapnya.
Jokowi Diprediksi akan “Melawan”
Sementara itu, Direktur Eksekutif Political Opinian (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melawan partai politik (parpol) pendukung hak angket.
Dedi pun menyinggung sikap PPP yang dinilai tidak memiliki keberanian utnuk mengajukan hak angket. Terlebih, karena perolehan suara PPP di Pemilu kali ini terancam tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.
“Bahkan bisa saja perolehan suara di Pemilu 2024 menjadi sandera agar PPP tidak ikut campur dalam hal hak angket,” kata Dedi, Kamis (14/3/2024). Menurut Dedi, Jokowi bisa saja terbukti melakukan pelanggaran di masa Pemilu 2024 jika hak angket digulirkan.
Dia berpendapat, kekhawatiran tersebut yang membuat Jokowi melakukan perlawanan terhadap partai pendukung hak angket.
“Kekhawatiran itu membuat presiden akan lakukan banyak hal untuk menghalau hak angket, termasuk menggunakan instrumen hukum untuk memberikan perlawanan pada parpol,” ujar Dedi. Khususnya PPP, menurutnya, sangat mungkin akan bertentangan langsung dengan Jokowi jika mengajukan hak angket.
Sebab Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno adalah loyalis Jokowi.
“Secara khusus pada PPP, sangat mungkin mereka hadapi pertentangan dengan presiden langsung,” ungkap Dedi. “Terlebih Mardiono dan Sandiaga Uno adalah loyalis presiden, ini sudah cukup kuat dugaan bahwa PPP tidak akan berani menolak permintaan Jokowi.
