spot_img
Senin, Juni 24, 2024
spot_img

Transisi Penerapan KRIS BPJS Kesehatan, Ombudsman RI Berikan Catatan Untuk Pemerintah

KNews.id – JAKARTA – Memasuki fase transisi penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS.

Kesehatan menuju penerapan penuh pada Juli 2025, Ombudsman RI memberikan
sejumlah catatan antisipatif yang perlu diperhatikan pemerintah. Ombudsman meminta
pemerintah memastikan terpenuhinya kebutuhan dan mutu fasilitas dasar dan SDMK
rumah sakit, tersusunnya skema kebijakan pembayaran iuran yang berkeadilan, serta
terumuskannya standar ruang perawatan dan standar layanan pada kelas yang paling
optimal.

- Advertisement -

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, disparitas layanan
rumah sakit selama ini menjadi penyebab utama maladministrasi pelayanan kesehatan.
“KRIS diharapkan membawa semangat baru terurainya disparitas layanan kesehatan di
rumah sakit, mentransformasikan pelayanan kesehatan menuju pelayanan kesehatan
yang adil dan setara, sesuai dengan amanat konstitusi,” ucapnya di Kantor Ombudsman
RI, Jakarta Selatan pada Selasa (28/5/2024).

Pertama, pemerintah wajib memastikan fasilitas dasar rumah sakit sudah terpenuhi
sebagai prasyarat pemberlakuan KRIS. “Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan,
maupun pemda wajib mengaudit secara menyeluruh pemenuhan fasilitas rumah sakit
KRIS hanya dapat terselenggara dengan baik jika fasilitas primer dari rumah sakit sudah
tersedia,” terangnya.

- Advertisement -

Kedua, Ombudsman meminta pemerintah memastikan kuantitas maupun kualitas
Sumber Daya Kesehatan (SDMK) di rumah sakit. Menurut Robert, pemerintah saat ini
terkesan hanya berfokus kepada peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, namun
cenderung abai terhadap upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

“Kami melihat, hilirisasi SDMK menjadi kunci bagi upaya optimalisasi kelas layanan yang
terstandarisasi. Temuan di beberapa daerah, sebagai contoh, fasilitas Cath Lab jantung
sudah tersedia di rumah sakit namun dokter spesialisnya yang tidak ada. Kami meminta
Kemenkes memberikan fokus khusus terhadap ketersediaan SDMK ini,” imbuh Robert.

- Advertisement -

Ketiga, pemerintah perlu menetapkan skema pembayaran iuran yang berkeadilan.
“Penetapan iuran baru mesti didahului sosialisasi dan konsultasi publik. Hal ini krusial
guna mengantisipasi adanya isu out of pocket ataupun peserta JKN yang beralih menjadi
peserta non-aktif,” tegas Robert.

Selain itu, rencana pemberlakuan iuran baru tersebut mesti meresonansi pada kesadaran
pengelola rumah sakit untuk membenahi tata kelola layanan mereka. “Besaran iuran
peserta bergantung hasil evaluasi yang dilakukan selama penerapan KRIS di tahap awal.

Ombudsman Pusat dan Kantor-Kantor Perwakilan di 34 Propinsi proaktif memantau dan
mengawasi sejauh mana rumah sakit mitra BPJS memanfaatkan fase transisi ke depan
untuk sungguh berbenah,” tegas Robert.

Keempat, pada akhirnya, KRIS harus menghadirkan tingkatan lanjut bagi perbaikan
layanan kesehatan masyarakat. Pemberlakuan standar itu tidak boleh sebatas standar
ruang perawatan tetapi lebih-lebih lagi standar layanan medis dan bahkan non-medis.

Keadilan akses yang menjadi inti semangat dari standarisasi tersebut tidak boleh berarti
kesetaraan untuk memperoleh layanan yang buruk, tetapi kesetaraan dalam menikmati
hak dan jaminan layanan kesehatan yang prima.

“KRIS tidak boleh malah menarik mundur mutu saat ini dan menurunkan standar layanan,
tidak boleh adil tetapi adil dalam keburukan. Pada tingkat minimum, setiap warga dan
daerah memiliki standar minimum tertentu dalam pemenuhan layanan.

Keadilan sosial antar-warga dan keadilan regional antar-wilayah menjadi narasi besar yang menjadi semangat di balik pemberlakuan KRIS sebagaimana ditetapkan Perpres Nomor 59/2024 tentang Jaminan Kesehatan,” pungkas Robert.

Pimpinan Ombudsman RI,
Robert Na Endi Jaweng
(0811-1058-3737)

(Fhd/NRS)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini