KNews.id – Bangkok 2 Januari 2026 – Thailand pada Rabu (31/12/2025) membebaskan 18 prajurit Kamboja yang telah ditahan selama lima bulan. Pembebasan ini dilakukan sebagai pemenuhan ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani kedua negara untuk mengakhiri pertempuran di sepanjang perbatasan mereka.
Kesepakatan gencatan senjata ditandatangani pada Sabtu lalu oleh para menteri pertahanan Thailand dan Cambodia di pos perbatasan antara Provinsi Chanthaburi di Thailand dan Provinsi Pailin di Kamboja—lokasi yang sama dengan tempat pembebasan para prajurit tersebut.
Mengutip laporan Associated Press, dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Thailand menyebutkan bahwa pemulangan 18 prajurit Kamboja dilakukan sebagai bentuk itikad baik dan upaya membangun kepercayaan, sekaligus sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja menilai langkah tersebut “menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan normalisasi penuh hubungan demi kepentingan kedua negara dan rakyatnya dalam waktu dekat.”
Pembebasan para prajurit ini menghilangkan salah satu hambatan utama menuju normalisasi hubungan, setelah dua putaran pertempuran merusak akibat klaim wilayah yang saling bertentangan. Sebelumnya, Thailand menegaskan bahwa pihaknya berhak menahan para prajurit tersebut berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa, yang mengatur bahwa tawanan perang dapat ditahan hingga berakhirnya permusuhan.
Selama penahanan, menurut otoritas Thailand, para tawanan diizinkan menerima kunjungan dari International Committee of the Red Cross serta menikmati hak-hak lain sesuai hukum humaniter internasional.
Namun, penahanan yang berlarut-larut itu dimanfaatkan oleh pemerintah Kamboja untuk membangkitkan sentimen nasionalis dalam konflik dengan Thailand. Dalam pernyataan terpisah pada Rabu, Kementerian Pertahanan Kamboja menegaskan pemerintah tetap teguh pada janji yang dibuat kepada keluarga 18 prajurit tersebut dan kepada rakyat Kamboja bahwa tidak satu pun prajurit akan ditinggalkan.
Rekaman video yang dirilis Kementerian Informasi Kamboja memperlihatkan warga berjejer di sepanjang jalan dari pos perbatasan menuju Kota Pailin, bersorak dan melambaikan bendera kecil saat bus yang membawa para prajurit yang dibebaskan melintas dalam iring-iringan kendaraan. Para prajurit itu dijadwalkan diterbangkan pada hari yang sama ke ibu kota Phnom Penh.
Saling Tuding
Sesuai perjanjian gencatan senjata, pembebasan para prajurit dilakukan jika penghentian pertempuran dapat dipertahankan selama 72 jam sejak perjanjian berlaku pada Sabtu siang. Tenggat waktu tersebut berakhir pada Selasa, namun otoritas Thailand menyatakan perlu mengevaluasi situasi lebih lanjut dengan alasan adanya aktivitas 250 drone Kamboja di sepanjang perbatasan.
Kedua negara juga memberikan versi berbeda mengenai penangkapan para prajurit tersebut, yang terjadi pada hari yang sama ketika gencatan senjata awal mulai berlaku pada akhir Juli. Pihak Kamboja menyatakan bahwa prajurit mereka mendekati posisi Thailand dengan niat bersahabat untuk menyampaikan salam pascapertempuran. Sebaliknya, pihak Thailand menilai pasukan Kamboja menunjukkan niat bermusuhan dan memasuki wilayah yang dianggap sebagai wilayah Thailand, sehingga kemudian ditangkap.
Awalnya, terdapat 20 prajurit Kamboja yang ditawan. Dua di antaranya dipulangkan beberapa hari kemudian dengan alasan medis.
Gencatan senjata pertama pada Juli lalu dimediasi oleh Malaysia dan didorong oleh tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mengancam akan mempersulit urusan perdagangan jika kedua negara tidak mencapai kesepakatan. Perjanjian tersebut kemudian diformalkan lebih rinci pada Oktober dalam pertemuan regional di Malaysia yang juga dihadiri Trump.
Meski demikian, kedua negara tetap terlibat dalam perang propaganda dan insiden kekerasan kecil lintas batas terus terjadi. Ketegangan memuncak pada awal Desember, berkembang menjadi pertempuran lebih besar.
Menurut para pejabat terkait, sejak 7 Desember Thailand kehilangan 26 prajurit dan satu warga sipil yang tewas langsung akibat pertempuran. Secara keseluruhan, Thailand juga melaporkan 44 kematian warga sipil.
