KNews.id- Upaya penyelamatan Bank Muamalat terus dilakukan berbagai pihak, salah satunya Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang sendiri meminta agar hal tersebut dipercepat atau tidak berlarut-larut. Ditegaskan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, dalam kasus penyelesaian masalah permodalan Bank Muamalat bukan menjadi kewenangan dari Wakil Presiden. Penyelesaian ini menjadi kewenangan independen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan stakeholder yang terkait lainnya termasuk masalah suntikan modalnya.
“Kalau hal terkait suntikan segala macem saya tidak bisa berbicara hal hal seperti itu. Karena itu tidak menjadi ya tadi itu tidak menjadi kewenangan Wakil Presiden apalagi Juru Bicara tidak ada disitu. Itu kewenangan OJK dan lembaga-lembaga keuangan yang mendapatkan kewenangan,” ujarnya kepada media, Ahad (28/3).
Sementara itu, tentang wacana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyuntikan modal ke Bank Muamalat, Masduki juga enggan mengomentarinya.
Sebab menurutnya, hal tersebut merupakan kebijakan teknis yang bukan kewenangan dari Wakil Presiden karena menyangkut masalah independensi.
“Itu dibahas, tapi saya tidak bisa berbicara kepada pers karena itu bukan kewenangan dari Lembaga Wakil Presiden. Hal yang sifatnya kebijakan teknis yang solutif diserahkan kepada tadi itu, objektivitas yang mempunyai kewenangan-kewenangan,” jelasnya.
Dalam penyelesaian masalah permodalan Bank Muamalat, diungkapkan Masduki, Wapres tidak boleh terlibat secara langsung. Oleh karena itu, penyelesaian Bank Muamalat ini merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sedngkan permasalahan dan penyelesaian Bank Muamalat ini juga nantinya akan dibantu oleh Masyarakat Ekonomi Syariah. Lembaga yang diketuai oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalah permodalan dari Bank Muamalat.
Erick Thohir mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Wapres, bahwa memasukan penyelesaian permodalan Bank Muamalat dalam program kerjanya. Ini menjadi salah satu dorongan agar permasalahan Bank Muamalat tidak berbelit-belit.
“Tapi Wapres hanya menampung berbagai hal. Kemudian masukan itu disampaikan oleh Wapres kepada yang bersangkutan dan rupanya sudah menemukan titik terang. Seperti apa teknis kebijakannya nantilah,” jelasnya. (Ade/Idx)
