KNews.id- Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) laskar Front Pembela Islam (FPI), Abdullah Hehamahua mempertanyakan alasan langkah kepolisian menetapkan enam Laskar FPI yang sudah meninggal dunia sebagai tersangka. Dia juga mengkritik tahapan prosedur penetapan tersangka. Pasalnya, kata Abdullah, 6 laskar tersebut tak pernah menyandang status sebagai terlapor atau saksi oleh kepolisian.
“Nah, sekarang sebelum mereka meninggal, mereka tak punya status apapun. Mereka bukan status tersangka, status saksi, terlapor. Mereka dibunuh dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini luar biasa. Itu ilmu dari mana?” kata Abdullah seperti melansir CNNIndonesia.com, Kamis (4/3).
Mantan penasehat KPK itu menambahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kewenangan bahwa penuntutan pidana akan otomatis gugur jika tertuduh meninggal dunia. Seharusnya aparat egar mengetahui aturan tersebut.
“Mungkin karena Indonesia ini sudah enggak masuk egara di bumi, tapi masuk di egara di antariksa, jadi kalau di antariksa beda sama di Indonesia. Kalau KUHP-nya antariksa beda dengan KUHP-nya di Indonesia,” kata Abdullah.
Lebih lanjut, Abdullah mengaku baru pertama kali menemukan ada kasus orang yang sudah meninggal masih ditetapkan sebagai tersangka.
“Bagaimanapun saya pernah belajar hukum, ini baru pertama kali saya temukan,” kata dia.
Dia mengatakan, TP3 akan terus memberikan advokasi kepada keluarga korban 6 Laskar yang meninggal. Ia juga berencana membuat `buku putih` yang menjelaskan data-data dan fakta sebenarnya dalam kasus pembunuhan 6 laskar FPI tersebut.
“Jadi TP3 hanya melakukan advokasi kepada keluarga korban agar mereka tak diteror, tak disuap, tak disogok, tak diintimidasi, itu aja TP3 lakukan,” kata dia. (AHM)
Sumber: Law-Justice
 laskar Front Pembela Islam (FPI), Abdullah Hehamahua mempertanyakan alasan langkah){kind=link}