spot_img
Jumat, Maret 29, 2024
spot_img

Terkait Calon Panglima TNI, Wartawan Senior: Jokowi Mengikuti Keinginan Megawati!

KNews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mendengar keinginan partai politik termasuk Megawati Soekarnoputri terkait calon Panglima TNI. Partai politik yang terlibat dalam menentukan calon Panglima TNI membuat tarik menarik dan lama.

“Terjadi saat ini Jokowi harus mendengarkan keinginan pribadi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Bu Mega) terkait calon Panglima TNI,” kata wartawan senior Asyari Usman berjudul “Stop Campur Tangan Pimpinan Parpol Dalam Penunjukan Panglima TNI”.

- Advertisement -

Preferensi Bu Mega adalah Jenderal Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sedangkan Jokowi tidak setuju. Tapi dia tak mampu mengambil keputusan.

“Jokowi merasa tidak enak kalau kemauan Bu Mega ditolak. Akibatnya, penunjukan panglima menjadi terkatung-katung,” ujarnya.

- Advertisement -

Menurut Asyari, Jokowi sebagai petugas partai tidak berani melawan keinginan Megawati yang mengusulkan Andika menjadi Panglima TNI.

“Semua ini terjadi karena Jokowi masih merasa dirinya sebagai petugas partai. Dia tak berani melawan Bu Mega,” ungkapnya.

- Advertisement -

Situasi seperti yang berlangsung sekarang ini terkait kepastian panglima seharusnya tidak menyeret-nyeret TNI ke ruangan politik praktis. Para politisi, terutama Megawati, seharusnya menyadari bahwa memaksakan keinginan untuk posisi panglima TNI akan menurunkan wibawa korps angkatan bersenjata.

“Para jenderal, laksamana dan marsekal yang telah berjuang keras untuk profesionalisme TNI sangat tidak layak diganggu oleh nafsu para politisi. Sudah saatnya menghentikan campur tangan partai politik dalam urusan pimpinan TNI. Sebab, kalau seorang panglima merasa berhutang budi karena didukung oleh ketua umum parpol, hampir pasti dia merasa perlu membalasnya,” jelasnya.

Balas budi Panglima TNI ke partai politik, menurut Asyari bisa menimbulkan berbagai dampak negatif. Misalnya, ketika pimpinan parpol memberikan isyarat halus tentang keinginan untuk mendapatkan akses ke proyek-proyek yang ada di lingkungan TNI.

“Bagaimana mungkin panglima menolak? Atau, bisa juga panglima yang didukung ketua umum parpol akan, dengan sendirinya, mengerti apa yang harus dia lakukan untuk balas budi,” papar Asyari.

Kata Asyari, yang sangat parah, kalau sampai seorang panglima TNI yang berhutang budi atas dukungan pimpinan parpol akan mengkompromikan netralitas TNI.

“Ini Sangat berbahaya,” pungkasnya. (AHM/SN)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini