KNews.id – Sesuai janji Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, wacana relokasi masyarakat Pulau Rempang ke Pulau Galang dibatalkan, tak jadi dilakukan pada 28 September 2023.
“Kami kasih waktu lebih, tapi harus ada batasan. Cari titik tengah yang baik agar kita bisa bergeser dengan baik. Tapi usaha investor juga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan,” kata Bahlil dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Presiden.
Kendati demikian, rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau tetap jalan. “Jalan aja, Insyallah enggak (dibatalkan),” kata Bahlil .
Bahlil mengatakan, pemukiman warga akan digeser ke Tanjung Banon. Jaraknya tak lebih tiga kilometer dari lokasi rencana pembangunan Rempang Eco City. Total pemerintah akan memindahkan lima kampung, yakni Blongkeng, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Pasir Merah, dan Simpulan Hulu. Dari 900 keluarga, hampir 300 di antaranya sudah mendaftar untuk direlokasi.
“Dengan demikian, kami geser ke Tanjung Banon. Masih di (Pulau) Rempang. Hanya 3 kilometer,” kata Bahlil.
Apa itu proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City?
Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang untuk dikembangkan sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek ini diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian pada 12 April 2023. PT Makmur Elok Graha (MEG) menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp 381 triliun hingga 2080. Pada tahap pertama, MEG menggandeng Xinyi Group dengan investasi sekitar Rp 175 triliun.
Namun, konflik pecah di Pulau Rempang seiring penolakan masyarakat atas proyek tersebut. Bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pecah pada 7 September 2023 lalu. Ricuh pecah ketika aparat gabungan memaksa masuk perkampungan untuk memasang tapal batas di Pulau Rempang. Kerusuhan kembali terjadi saat masyarakat berunjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.
Sebagai upaya untuk melancarkan rencana pemerintah dalam membangun PSN Rempang Eco City, Bahlil menjanjikan beberapa hal terhadap masyarakat Pulau Rempang. Antara lain hunian baru dan uang serta tempat tinggal sementara. Bahlil mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak. Pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter per KK, dengan rumah tipe 45 kurang lebih senilai Rp 120 juta.
“Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah tipe 45 yang nilainya kurang lebih Rp 120 juta,” kata Bahlil melalui siaran pers Kementerian Investasi pada Senin, 18 September 2023.
Selain itu, seiring dengan masa pembangunan kawasan hunian baru warga Pulau Rempang terdampak yang akan memakan waktu 6 sampai 7 bulan. Bahlil menyebut pemerintah bakal memberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara. Uang yang diberikan mencapai Rp 1,2 juta, serta fasilitas dengan biaya sewa sebesar Rp 1,2 juta yang telah dilengkapi dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. (Zs/Tmp)
