KNews.id – Jakarta – Wacana pembentukan super holding BUMN kembali mengemuka setelah Presiden RI terpilih Prabowo Subianto berencana untuk merombak organisasi Kementerian BUMN.
Tim Ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Laode Masihu mengatakan, reformasi BUMN adalah salah satu prioritas pertama pemerintahan mendatang. Laode mengatakan, agar lebih profesional dalam pengelolaan perusahaan pelat merah, Kementerian BUMN akan dibuat semirip mungkin dengan Temasek milik Singapura.
“Benchmark-nya banyak tapi yang paling dekat kayak Temasek. Kira-kira kayak Temasek seperti itu,” kata Laode.
Laode melanjutkan, Selain Temasek, Tim Ekonomi Prabowo juga akan mencontek apa yang dilakukan pemerintah China dalam mengelola BUMN.
“Ada juga yang di China kan sama juga mereka jadi profesional aja di situ dan fokusnya adalah ekonomi. Nah presiden terpilih (Prabowo), dia punya alam pikiran seperti itu. Jadi saya hanya menurunkan dalam bentuk data, dan kemudian dalam bentuk-bentuk program,” beber dia.
Transformasi Kementerian BUMN sendiri menjadi salah satu program untuk mendorong agar Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
Profil Temasek
Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Temasek didirikan pada tahun 1974 untuk mengelola aset dan investasi secara komersial.
Portofolio saham Temasek tak hanya di dalam negeri. Temasuk juga mengendalikan saham perusahaan-perusahaan di luar Singapura.
Sebagai contoh, di Indonesia, Temasek menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel. Bisa dikatakan, Temasek adalah contoh dari pembentukan super holding yang sudah sangat sukses karena memberikan keuntungan bagi Singapura dari investasi-investasinya yang tersebar di banyak negara.
Super holding BUMN adalah pengelolaan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional. Super holding terbentuk dari gabungan holding.
Dengan kata lain, holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.
Mengutip laman resmi Temasek Singapura, Temasek diambil dari kata Tumasik, ucapan orang Majapahit (Jawa) dalam menyebut Pulau Singapura sebagai Tumasik. Dalam Bahasa Melayu, tasik atau tumasik berarti laut atau danau.
Temasek lahir dari eksperimen pemimpin Singapura Lee Kuan Yew untuk mengelola aset pemerintah yang saat itu berbentuk badan usaha yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan Singapura.
Saat itu ada 35 perusahaan yang bisa disebut BUMN Singapura. Perusahaan-perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan aset seiring dan laba dengan kemajuan ekonomi Singapura.
Goh Keng Swee, Menteri Keuangan pertama Singapura (1959-1965, 1967-1970), mencetuskan ide bahwa pengelolaan bisnis perusahaan tak boleh bercampur aduk dengan pemerintahan.
Menurut Goh Keng Swee, urusan bisnis perusahaan bukan urusan pemerintah, sehingga Singapura perlu mendirikan entitas terpisah dari birokrasi yang mengelola bisnis-bisnis tersebut.
Prinsip inilah yang menyebabkan pendirian Temasek untuk memiliki dan mengelola aset-aset yang sebelumnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan Singapura.
Dengan dikelola secara terpisah, pemerintah bisa lebih fokus pada peran utamanya sebagai pembuat kebijakan dan regulasi, bukan ikut campur dalam bisnis.
Khazanah Malaysia
Selain Singapura dengan Temasek miliknya, konsep super holding yang hampir serupa juga sukses dilakukan Malaysia dengan membentuk Khazanah Nasional Berhad yang dikontrol oleh pemerintah Malaysia.
Di Malaysia super holding Khazanah dipimpin oleh chairman ex officio yang dijabat langsung oleh Perdana Menteri.
Kemudian chairman menunjuk siapa yang berhak menjadi CEO Khazanah. Tidak ada Kementerian BUMN di Malaysia, fungsi digantikan oleh super holding Khazanah.
Tujuannya supaya menghindarkan intervensi dari pihak luar. Di kedua Negeri Jiran itu, kepentingan politis sendiri tetap tak bisa dihilangkan, terutama dalam pengangkatan CEO Khazanah dan Temasek.
Namun unsur politik jauh lebih minim karena negara tidak ikut campur dalam pengelolaan super holding. Campur tangan politik hanya sebatas pada pemilihan CEO dan sebagian posisi pada board of director, sementara bisnis dikelola secara profesional.
Ini berbeda dengan pengelolaan BUMN di Indonesia. Di mana penunjukan direksi ditentukan oleh Kementerian BUMN yang masih masuk dalam birokrasi pemerintahan.
Sementara komisaris banyak berasal dari pejabat tinggi pemerintah, jenderal TNI dan Polri, kader parpol, hingga relawan Pilpres.
