Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta, Diera rezim Jokowi, kalangan ekonom, maupun politisi kerap menyebut Luhut Binsar Panjaitan ( LBP ) sebagai Perdana Menteri atau menteri segala macam urusan.
Diakhir masa jabatan presiden Jokowi LBP ingin tetap eksis, dalam pikirannya mungkin ingin tetap jumawa bisa berperan sebagai menteri segala urusan seperti di era rezim Jokowi.
LBP masih beruntung pada kabinet Prabowo Subianto LBP masih diperankan sebagai Ketua Dewan Ekonomian Nasional ( DEN ).
Bergaya ilmuwan, LBP langsung usul menawarkan kepada Presiden Prabowo agar pembuatan kebijakan dalam pemerintahannya, mengikuti prinsip Tinbergen Rule. Sebuah aturan yang dicetuskan oleh Jan Tinbergen, seorang ekonomi yang juga peraih Nobel asal Belanda.
Upaya ambil hati Presiden Prabowo bahwa Jan Tinbergen merupakan dosen pembimbing dari Soemitro Djojohadikoesoemo. Ayah dari Presiden Prabowo Subianto tersebut dibimbing oleh Tinbergen saat mengikuti program doktoral di Erasmus University Rotterdam, Belanda.
Presiden Prabowo, tidak menggubris usulan LBP justru ambil hati Purbaya Yudhi Sadewa diposisikan sebagai Menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani, untuk menata dan membenahi manajemen keuangan negara.
Jelas ini kebijakan Presiden yang tidak menyenangkan dan tidak dikehendaki LBP karena selama ini dalam kebijakan keuangan Menkeu Sri Mulyani dibawah Menko Perekonomian ada kepatuhan total kepada LBP dan oligarki, dialihkan ke Purbaya bisa berbahaya.
LBP terus coba mengendalikan Presiden Prabowo seperti gaya mengendalikan Jokowi, lagi – lagi patah dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih. Kemenkeu, kini secara langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden
Benar juga dampak ikutanya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang pernah jadi anak buah LPB dan tahu persis kelicikannya, langsung mencegat LBP rencana pendirian family office, bayar utang Whoosh dan permintaan lainnya ditolak Purbaya Yudhi Sadewa.
Kebijakan fiskal diperketat, penyimpanan uang gelap dibongkar, kebocoran uang APBN dilacak Menkeu Yudhi Sadewa, memunculkan gejolak bukan hanya menampar Jokowi dan LBP juga menyambar kebijakan para menteri, bahkan kebijakan DPR yang selama ini bebas menggunakan uang APBN.
Kebijakan Menkeu Sadewa tampak tegar, bergerak lurus dengan kebijakan Presiden. Rakyat yang sudah muak melihat tingkah laku LBP dan kebijakan pejabat negara lainnya sudah seperti perampokan uang APBN.
Rakyat bergemuruh back up Sadewa dan mengecam gaya oligarki yang di tampakkan LBP dan pejabat negara yang sudah menjadi piaraannya.
Terkini tidak bisa disembunyikan ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan terlihat para rapat kabinet pada 20 Oktober 2025.
Dalam percakapan di media sosial yang di amati seluruh rakyat Indonesia, ketegangan tersebut ditepis Sadewa : Saya melawan, memperbaiki dan menata sistem sesuai fungsinya sebagai Menkeu Keuangan bukan melawan orang.
Saya mencoba memperbaiki aturan, kebijakan atau prosedur yang dirasa tidak adil, salah, atau merugikan rakyat, karena uang APBN adalah uang rakyat, bukan milik segelintir elit yang cara menggunakannya ugal-ugalan.
Tawaran LBP menawarkan manajemen prinsip Tinbergen Rule, dengan lamis milik Soemitro Djojohadikoesoemo, mental tidak digubris Menkeu Sadewa dan Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan Presiden, Menkeu Sadewa tetap jalan memperbaiki sistem, menyalurkan energinya untuk menyelesaikan masalah ekonomi secara fundamental, bukan sekadar bertikai dengan individu. Ini mendorong perbaikan jangka panjang daripada hanya menciptakan perbaikan ekonomi negara yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat Indonesia.
(FHD/NRS)
