KNews.id- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dinilai tak layak menjadi pejabat publik sebab tidak jujur pernah positif terpapar Covid-19. Hal ini disampaikan Tim Koalisi Warga LaporCovid-19. Irma Hidayana dari LaporCovid-19 menganggap Menteri Airlangga telah membohongi publik.
“Pak Airlangga bukan contoh pemimpin atau menteri yang baik. Tidak memegang prinsip demokrasi, sebab tidak jujur, tidak terbuka, artinya membohongi publik bahwa dia pernah terinfeksi. Ini sama halnya enggak beretika dan tidak bermoral. Ini namanya tidak bertanggung jawab, tidak layak menjadi menteri,” kata Irma Hidayana saat dihubungi, Selasa (18/1).
Sebelumnya, Menteri Airlangga Hartarto ketahuan pernah positif Covid-19. Namun di balik positif Covid-19, rupanya Politisi Partai Golkar itu tak jujur mengakuinya. Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi perbincangan publik sebab ketahuan pernah terpapar Corona. Ia ketahuan seusai mengikuti donor plasma Konvalesen.
Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa Airlangga pernah terpapar covid-19 dalam acara ‘Pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen’, Senin (18/1).
Airlangga hadir dalam acara tersebut sebagai pendonor Plasma Konvalesen. Syarat menjadi pendonor adalah pernah terpapar covid-19. Publik akhirnya gaduh mendengar kabar Menteri Airlangga ternyata pernah terpapar Covid-19. Ia dianggap telah membohongi publik karena tak jujur pernah menjadi penyinta Covid-19.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, mengklaim pihak istana sama sekali tidak tahu Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu pernah terinfeksi.
“Menurut saya enggak masuk akal kalau Istana enggak tahu, bahaya banget,” ucap Heru, Selasa (18/1)
“Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi,” Imbuh Heru.
Menurut Heru, istana tidak bisa mengumumkan status kesehatan menteri secara sepihak tanpa konfirmasi dari menteri terkait. (AHM)
Sumber: Suara
