KNews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga berpihak ke koruptor yang tidak menggubris NU dan Muhammadiyah yang mengkritik pelemahan KPK dengan adanya tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai lembaga antirasuah itu. Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataan kepada suaranasional.com, Senen (10/5).
“51 Guru besar yang meminta uji materi UU KPK di MK ditolak. Ini artinya semua lembaga sudah dikuasai penguasa agar KPK lemah,” katanya.
Kata Muslim, Jokowi merasa mendapat dukungan dari kekuatan besar sehingga berani tidak menggubris NU dan Muhammadiyah yang mengkritik TWK pegawai KPK.
“Ada juga dugaan, Jokowi utang budi kepada koruptor yang ikut menyumbang di Pilpres 2019 sehingga KPK dilemahkan,” jelasnya.
NU dan Muhammadiyah, kata Muslim hanya diperlukan Jokowi untuk mengumpulkan suara dan kegiatan seremonial keagamaan.
“Kalau menyangkut masalah sosial dan politik, Jokowi tidak mau melibatkan NU dan Muhammadiyah,” ungkap Muslim.
Pelemahan KPK melalui TWK, menurut Muslim menjadi momentum bersatunya komponen masyarakat dalam menghadapi penguasa.
“Pelemahan KPK melalui TWK tidak bisa dibiarkan, semua komponen bangsa harus melakukan perlawanan dan protes keras,” pungkasnya. (AHM/SN)
 diduga berpihak ke koruptor yang tidak menggubris NU dan Muhammadiyah yang mengkritik pelemahan){kind=link}