KNews.id- Peningkatan harga komoditas internasional seakan menjadi durian runtuh bagi perekonomian Indonesia. Dari minyak kelapa sawit, batu bara, nikel, tembaga dan lainnya mampu mendorong penerimaan negara melejit.
Total penerimaan negara adalah Rp 1.354,8 triliun atau tumbuh 16,8%. Penerimaan alami peningkatan dengan realisasi pajak tumbuh 13,2% menjadi Rp 850,1 triliun (69,1%), bea cukai tumbuh 29% menjadi Rp 182,9 triliun (85,1%) dan PNBP tumbuh 22,5% menjadi Rp 320,8 triliun (107,6%).
Besarnya penerimaan negara tidak terlepas lonjakan harga komoditas. Ini mempengaruhi penerimaan pajak, bea keluar hingga PNBP. Pajak misalnya, pada Januari-September 2021 melonjak 38,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Jauh membaik ketimbang sembilan pertama 2020 yang ambles 42,7% yoy.
Sementara pada kuartal III-2021, penerimaan pajak dari sektor pertambangan melesat 317,6% yoy. Jauh membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang terkontraksi (tumbuh negatif) 18% yoy.
Bea keluar (BK) di mana realisasinya mencapai Rp 22,56 triliun atau tumbuh 910,6% yang merupakan terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Besar ini dipengaruhi oleh komoditas ekspor minyak kelapa sawit, batu bara dan lainnya.
Pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga catatkan pertumbuhan tinggi. Di mana dalam sembilan ini saja PNBP sudah terealisasi 107,6% atau melewati target APBN menjadi Rp 320,8 triliun.
SDA Migas mencapai pertumbuhan 16,4% menjadi 82,7% dari target Rp 75 triliun. Dipengaruhi oleh kenaikan ICP dalam 10 bulan terakhir yang sebesarUS$ 62,55 per barel atau di atas rata-rata asumsi APBN.
PNBP non migas tumbuh 78,3% menjadi 119,8% dari target Rp 29,1 triliun. Ditopang oleh kenaikan harga batu bara, emas, perak, tembaga, timah dan nikel. HBA dalam periode tersebut mencapai US$ 102,3/ton.
Di samping itu ada dorongan juga dari peningkatan produksi kayu, penggunaan areal kawasan hutan, pembayaran piutang PNBP penggunaan kawasan.
Tahun depan Indonesia dapat Bebas Utang
Hal ini kemudian menjadi banyak pertanyaan, akankah RI tahun depan bebas utang? Jawabannya jelas sekali tidak.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 diperkirakan masih akan mengalami defisit hingga Rp 868 triliun atau 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini akan menjadi tambahan dari nominal utang Indonesia yang kini mencapai sekitar Rp 6000 triliun.
Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya penerimaan, penarikan utang bisa dikurangi. Seperti tahun ini. Defisit tahun ini diperkirakan lebih rendah, yaitu 5,59% dari yang sebelumnya diasumsikan 5,7%.
“Seiring pemulihan, defisit fiskal juga terus turun dari 2020 sebesar 6,14% (realisasi 2020), menjadi 5,59% (APBN 2021),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.
Hingga September 2021, defisit anggaran mencapai Rp 452 triliun atau 2,74% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara keseimbangan primer Rp 198,3 triliun.
Di mana belanja negara pada September 2021 alami penurunan sebesar 1,9% (year on year/yoy) menjadi Rp 1.806,8 triliun atau 65,7% dari pagu APBN. Meliputi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.265,3 triliun dengan KL sebesar Rp 734 triliun dan non KL Rp 531 triliun. Selanjutnya ada TKDD dengan Rp 541,5 triliun atau turun 14%
“Sensitivitas APBN terhadap komoditas memang tinggi, terutama dari sisi penerimaan pajak dan non-pajak (PNBP). Hal ini positif bagi postur fiskal dalam jangka pendek,” ungkap Economist & Fixed-income Research Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro kepada CNBC Indonesia.
Setidaknya sebagian dari PNBP ditopang oleh sektor migas. Kemudian ada 30% industri ekspor juga dipengaruhi oleh harga komoditas batu bara minyak kelapa sawit dan nikel.
Hanya saja, pemerintah tidak boleh lengah. Sebab kemungkinan perubahan ekonomi global yang dimotori oleh negara maju lewat normalisasi stimulus moneter seperti Amerika Serikat dan Eropa bisa menurunkan harga komoditas ke depannya.
“Ketika normalisasi stimulus moneter menurunkan harga komoditas global, APBN dan keseimbangan eksternal kita bisa dalam tekanan lagi,” ujarnya. (Ade/cnbc)
