KNews.id- Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, secara resmi melantik Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Suryo Prabowo dikenal sebagai pengkritik kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pelantikannya sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP tentu saja menjadi sorotan. Terkait itu, partai politik (parpol) pro pemerintah angkat bicara soal Suryo Prabowo dan jabatan barunya di pemerintahan. Tampaknya, partai-partai koalisi pemerintah bersikap legowo. Ketua DPP PKB Faisol Riza, misalnya, kepada wartawan, pada Selasa (15/12) mengatakan,
“Kita lupakan kritik-kritiknya dan ekses-ekses Pilpres.”
Ketua Komisi VI DPR RI ini juga memberikan kesempatan kepada Suryo Prabowo untuk mengabdi kepada Tanah Air. Khususnya melalui bidang industri pertahanan. Faisol menyebut masih ada rekam jejak digital Suryo Prabowo saat Pilpres 2019. Namun ia meyakini Suryo Prabowo sekarang sudah mendukung sikap politik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan kabinet Presiden Jokowi.
“Mudah-mudahan Pak Suryo dipilih karena kompetensinya di industri pertahanan. Semua masih ada dalam jejak digital, dan pasti tidak bisa dihapus. Saya kira Pak Prabowo sudah mempertimbangkan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Suryo dan yakin Pak Suryo mendukung sikap politik Pak Prabowo yang sekarang menjadi pembantu Pak Jokowi,” ungkap Faisol.
Senada dengan PKB, PPP menilai masuknya Suryo Prabowo dalam lingkaran pemerintah adalah konsekuensi berkoalisi.
“Ya jangankan Suryo Prabowo, Prabowo Subianto saja yang garang menjadi rival Pak Jokowi sebelum sebelumnya, ya, sekarang mengikuti ritme politik pemerintahan Pak Jokowi karena itu konsekuensi dari koalisi,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi saat dihubungi.
Baidowi menilai oposisi dan koalisi selesai begitu Pilpres 2019 usai. Menurutnya, semua pihak bisa saja berkontribusi membangun negeri. Awiek, sapaan akrab Baidowi, meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Suryo Prabowo membuktikan kemampuannya pada jabatan sekarang. Menurutnya, Prabowo Subianto sudah mengetahui kualifikasi yang diperlukan pada jabatan itu.
“Pak Suryo Prabowo sebagai salah satu orang yang dipercaya oleh Pak Prabowo patut kita tunggu kiprahnya seperti apa, terutama dalam meningkatkan performa industri pertahanan kita. Ya memang kasih dulu kesempatan. Toh, Menhan mengangkat staf pendukung itu tentunya sudah melihat kualifikasi dan kemampuan,” sambungnya.
Tak berbeda dengan sikap PKB serta PPP, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya juga mendukung Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP. Willy menilai Suryo Prabowo paham soal kebutuhan pertahanan dalam negeri.
“Dari sisi latar belakang militernya, Suryo Prabowo cukup memahami kebutuhan industri pertahanan untuk kepentingan nasional kita. Pilihan Pak Prabowo (Menhan Prabowo Subianto) kepadanya tentu dilandasi oleh hal ini. Dari segi tim kerja, Pak Menhan tentu membutuhkan tim kerja yang dia nilai dapat mendukung pencapaian target-target kerjanya. Saya kira hal ini dibutuhkan oleh setiap menteri pembantu presiden,” kata Willy kepada wartawan.
Soal Suryo Prabowo yang dikenal vokal mengkritik Presiden Jokowi, Anggota Komisi I DPR RI ini menilai kritik terhadap pemimpin sebagai hal biasa saja dan diperlukan.
“Kita tidak boleh menerus-neruskan narasi demikian ini. Kritik terhadap pemimpin itu biasa dan perlu juga,” ujar Willy.
Willy meminta masyarakat menilai Suryo Prabowo berdasarkan kinerjanya. Bukan karena polemik Suryo Prabowo yang pernah mengkritik Jokowi saat masa Pilpres 2019.
“Akan lebih baik kita mengevaluasi pencapaian kinerjanya nanti ketimbang berpolemik soal Pak Suryo Prabowo yang pernah mengkritik Pak Jokowi. Kita lihat secara keseluruhan pencapaian kinerja Kemenhan dan KKIP ini nanti,” tuturnya.
Willy pun berharap Prabowo Subianto menempatkan orang yang benar-benar paham untuk mengisi posisi KKIP. Ia juga menginginkan agar setiap tim dan orang yang dibentuk Menhan Prabowo dapat memberi dampak bagi kebutuhan pertahanan nasional bangsa. Partai Demokrat (PD) menyebut hal tersebut wajar dalam berpolitik.
“Itulah politik, bisa berseberangan tetapi bisa bersamaan,” kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan PD Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (15/12).
Anggota Komisi VI DPR RI ini enggan mengomentari lebih jauh mengenai pelantikan Suryo Prabowo menjadi KKIP. Ia menyebut keputusan itu merupakan otoritas Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi.
“Keputusan itu otoritasnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sebenarnya pertanyaan cocok jika diarahkan ke Pak Jokowi,” ucapnya. (AHM)
